Politisi Golkar Misbakhun Ajak Masyarakat Dukung Pemberantasan Korupsi
Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun (kanan) bersama Masinton Pasaribu (kiri)(ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhammad Misbakhun mengajak masyarakat Indonesia terutama konstituennya untuk mendukung pemberantasan korupsi yang merupakan agenda nasional.
"Isu politik nasional yang sedang ramai saat ini salah satunya adalah, Pansus Angket KPK," kata Mukhammad Misbakhun seperti dikutip melalui siaran persnya yang diterima di Jakarta, Kamis (22/6) tadi malam.
Misbakhun mengatakan hal itu pada acara buka puasa bersama dengan para konstituennya di Rumah Aspirasi Misbakhun di Kota Pasuruan, Kamis.
Menurut Misbakhun, Pansus Angket KPK tujuannya adalah agar kinerja KPK mendatang lebih baik dari pada saat ini, sehingga pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK merupakan agenda nasional yang harus didukung semua pihak.
"KPK lahir dari tuntutan reformasi dan saat ini sudah bekerja selama 15 tahun. Sudah saatnya, keberadaan KPK di evaluasi," katanya.
Politisi Partai Golkar dari daerah pemilihan Jawa Timur II (Pasuruan dan Probolinggo) ini menjelaskan, apakah KPK sudah berjalan baik? Pansus Angket KPK akan mengevaluasi dengan meneliti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut dia, DPR RI membentuk Pansus Angket KPK bukan bermaksud untuk melemahkan KPK.
"Saya mengajak anggota Pansus Hak Angket dan masyarakat untuk melihat kerja KPK," katanya.
Misbakhun menambahkan, keberadaanya sebagai anggota Pansus Angket KPK merupakan tugas dari partai yang harus dijalankan dengan baik.
"Apapun tugas yang diamanahkan dari partai, harus dijalani dengan baik," katanya.
Misbakhun juga mengingatkan, Partai Golkar adalah partai pendukung Joko Widodo sebagai calon presiden tahun 2019, sehingga bagaimana menjaga pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah tugas bersama.
"Semoga Partai Golkar menjadi partai pemenang pemilu 2019, dan pemimpin yang diusung Partai Golkar menjadi pemimpin melanjutkan kepemimpinannya," katanya.
Sumber: ANTARA
Bagikan
Berita Terkait
Gubernur BI Baru Jadi Sorotan, Legislator Minta Publik dan Pelaku Pasar Hentikan Spekulasi Jangka Pendek
Rapat Paripurna DPR Sahkan Adies Kadir Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Usulan DPR
Pengucapan Sumpah Jabatan Sari Yuliati Sebagai Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir
Gandeng BPK, KPK Mulai Telusuri Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Wamenkeu Keponakan Prabowo Lolos Uji Kepatutan Deputi Gubernur BI di DPR
Tersangka Gus Alex Irit Bicara Usai Diperiksa KPK, 3 Pertanyaan Kasus Haji Dijawab Sama