Politisi Golkar Misbakhun Ajak Masyarakat Dukung Pemberantasan Korupsi


Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun (kanan) bersama Masinton Pasaribu (kiri)(ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhammad Misbakhun mengajak masyarakat Indonesia terutama konstituennya untuk mendukung pemberantasan korupsi yang merupakan agenda nasional.
"Isu politik nasional yang sedang ramai saat ini salah satunya adalah, Pansus Angket KPK," kata Mukhammad Misbakhun seperti dikutip melalui siaran persnya yang diterima di Jakarta, Kamis (22/6) tadi malam.
Misbakhun mengatakan hal itu pada acara buka puasa bersama dengan para konstituennya di Rumah Aspirasi Misbakhun di Kota Pasuruan, Kamis.
Menurut Misbakhun, Pansus Angket KPK tujuannya adalah agar kinerja KPK mendatang lebih baik dari pada saat ini, sehingga pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK merupakan agenda nasional yang harus didukung semua pihak.
"KPK lahir dari tuntutan reformasi dan saat ini sudah bekerja selama 15 tahun. Sudah saatnya, keberadaan KPK di evaluasi," katanya.
Politisi Partai Golkar dari daerah pemilihan Jawa Timur II (Pasuruan dan Probolinggo) ini menjelaskan, apakah KPK sudah berjalan baik? Pansus Angket KPK akan mengevaluasi dengan meneliti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut dia, DPR RI membentuk Pansus Angket KPK bukan bermaksud untuk melemahkan KPK.
"Saya mengajak anggota Pansus Hak Angket dan masyarakat untuk melihat kerja KPK," katanya.
Misbakhun menambahkan, keberadaanya sebagai anggota Pansus Angket KPK merupakan tugas dari partai yang harus dijalankan dengan baik.
"Apapun tugas yang diamanahkan dari partai, harus dijalani dengan baik," katanya.
Misbakhun juga mengingatkan, Partai Golkar adalah partai pendukung Joko Widodo sebagai calon presiden tahun 2019, sehingga bagaimana menjaga pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah tugas bersama.
"Semoga Partai Golkar menjadi partai pemenang pemilu 2019, dan pemimpin yang diusung Partai Golkar menjadi pemimpin melanjutkan kepemimpinannya," katanya.
Sumber: ANTARA
Bagikan
Berita Terkait
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Lisa Mariana di Mabes Polri Bilang Terima Duit Banyak dari RK, KPK Janji Dalami Libatkan PPATK

PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
