Politisi Golkar Misbakhun Ajak Masyarakat Dukung Pemberantasan Korupsi
Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun (kanan) bersama Masinton Pasaribu (kiri)(ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhammad Misbakhun mengajak masyarakat Indonesia terutama konstituennya untuk mendukung pemberantasan korupsi yang merupakan agenda nasional.
"Isu politik nasional yang sedang ramai saat ini salah satunya adalah, Pansus Angket KPK," kata Mukhammad Misbakhun seperti dikutip melalui siaran persnya yang diterima di Jakarta, Kamis (22/6) tadi malam.
Misbakhun mengatakan hal itu pada acara buka puasa bersama dengan para konstituennya di Rumah Aspirasi Misbakhun di Kota Pasuruan, Kamis.
Menurut Misbakhun, Pansus Angket KPK tujuannya adalah agar kinerja KPK mendatang lebih baik dari pada saat ini, sehingga pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK merupakan agenda nasional yang harus didukung semua pihak.
"KPK lahir dari tuntutan reformasi dan saat ini sudah bekerja selama 15 tahun. Sudah saatnya, keberadaan KPK di evaluasi," katanya.
Politisi Partai Golkar dari daerah pemilihan Jawa Timur II (Pasuruan dan Probolinggo) ini menjelaskan, apakah KPK sudah berjalan baik? Pansus Angket KPK akan mengevaluasi dengan meneliti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut dia, DPR RI membentuk Pansus Angket KPK bukan bermaksud untuk melemahkan KPK.
"Saya mengajak anggota Pansus Hak Angket dan masyarakat untuk melihat kerja KPK," katanya.
Misbakhun menambahkan, keberadaanya sebagai anggota Pansus Angket KPK merupakan tugas dari partai yang harus dijalankan dengan baik.
"Apapun tugas yang diamanahkan dari partai, harus dijalani dengan baik," katanya.
Misbakhun juga mengingatkan, Partai Golkar adalah partai pendukung Joko Widodo sebagai calon presiden tahun 2019, sehingga bagaimana menjaga pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah tugas bersama.
"Semoga Partai Golkar menjadi partai pemenang pemilu 2019, dan pemimpin yang diusung Partai Golkar menjadi pemimpin melanjutkan kepemimpinannya," katanya.
Sumber: ANTARA
Bagikan
Berita Terkait
KPK: Bupati Lampung Tengah Gunakan Uang Korupsi untuk Operasional dan Bayar Utang Kampanye
KPK Tetapkan Bupati Lampung Tengah dan Anggota DPRD Riki Hendra Saputra sebagai Tersangka Kasus Korupsi
Dedi Mulyadi Kunjungi Gedung KPK, Bahas Penyelamatan Aset Negara di Jawa Barat
OTT Bupati Lampung Tengah, KPK Sita Uang Tunai dan Logam Mulia
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Diperiksa Intensif di Gedung KPK
OTT Bupati Lampung Tengah, Operasi Senyap ke-8 KPK Tahun 2025
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Tiba di Gedung KPK
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum