Headline

Politisi Gerindra M Taufik Tantang Anies Hitung-hitungan Soal Gratiskan MRT

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 29 Maret 2019
 Politisi Gerindra M Taufik Tantang Anies Hitung-hitungan Soal Gratiskan MRT

Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pertarungan Kebon Sirih vs Balai Kota terkait penetapan harga tiket Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta ternyata belum selesai.

Polemik penetapan tarif MRT antara Gubernur Anies Baswedan dan DPRD DKI Jakarta masih berlanjut. Anggota legislatif menginginkan agar MRT Jakarta gratis atau cuma-cuma sementara Anies tetap berpendirian harus ada harga yang harus dibayar konsumen demi kelancaran operasional MRT.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik pun menantang Anies untuk melakukan hitung-hitungan agar kereta bawah tanah pertama di Indonesia ini bisa dinikmati warga secara gratis. Apalagi setiap tahunnya DKI memiliki anggaran lebih (SILPA) yang cukup besar.

Anies Baswedan keukeuh tak akan gratiskan MRT
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (MP/Asropih)

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini juga sangat yakin anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) bisa mensubsidi MRT Jakarta.

"Ayo kita hitung! Pak Anies ngitungnya dari mana? Makanya mesti kita pahami dulu postur APBD kita, Silpa juga masih banyak, DKI duitnya besar loh," ujar Taufik di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (29/3).

BACA JUGA: M Taufik Sebut Anies dan Prasetyo Sewenang-Wenang Putuskan Tarif MRT

Tarif MRT Rp 8.500, Ketua DPRD DKI: Tidak Mahal

Tiket MRT Disepakati Rp10.000, Anies Berterima Kasih kepada Ketua DPRD DKI Jakarta

Namun tantangan tersebut ditolak Anies. Ketika disinggungkan awak media Anies hanya menggelangkan kepala sambil tersenyum serta melambaikan tangan.

"Enggak," kata Anies di Balaikota DKI Jakarta.

MRT Jakarta
MRT Jakarta (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Seperti diketahui, pada rapimgab Senin 25 Maret 2019 lalu Pemprov DKI dan DPRD telah menetapkan tarif rata-rata MRT sebesar Rp8.500 per 10 Kilometer.

Selang sehari Gubernur Anies dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi sepakat bahwa ongkos Ratangga MRT sebesar Rp10.000 per 10.000 per Km.

Kemudian kesepakatan kedua pejabat ini yakni tarif maksimal MRT senilai Rp14.000 dengan rute Lebak Bulus-Budaran HI ataupun sebalikkanya. Sedangkan harga antara stasiun yang berdekatan berkisar antara Rp3.000 hingga Rp4.000 sekali jalan.

Keputusan tarif ini lebih mahal dari harga yang disepakati oleh DPRD pada Rapimgab yakni harga rata - rata yang diajukan adalah Rp8.500. Dengan harga rata-rata Rp8.500 maka angka maksimal dan minimal ongkos MRT jelas dibawah angka Rp14.000 dan Rp3.000.(Asp)

#Politikus Partai Gerindra M Taufik #DPRD DKI Jakarta #MRT Jakarta #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Belum Berani Hapus Ganjil-Genap DKI, Tunggu MRT Kota Tua Selesai
Gubernur DKI Pramono Anung tunda keputusan ganjil-genap hingga proyek MRT Kota Tua tuntas. Simak kajian Pemprov DKI terkait aturan lalu lintas Jakarta!
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Oktober 2026
Pramono Belum Berani Hapus Ganjil-Genap DKI, Tunggu MRT Kota Tua Selesai
Indonesia
Bayar MRT Jakarta Terintegrasi JakLingko Mulai 12 Oktober 2026
Mulai 12 Oktober 2026, pembayaran MRT Jakarta terintegrasi JakLingko. Simak daftar kartu yang bisa digunakan, cara tapping, dan tarif integrasi Rp10.000.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Bayar MRT Jakarta Terintegrasi JakLingko Mulai 12 Oktober 2026
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
Pembangunan MRT Thamrin-Kwitang Masuk Tahap Persiapan, Warga Mulai Didata
Pemprov DKI mulai mendata lokasi dan bangunan yang berpotensi terdampak pembangunan MRT Timur-Barat Koridor Thamrin-Kwitang.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pembangunan MRT Thamrin-Kwitang Masuk Tahap Persiapan, Warga Mulai Didata
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Bagikan