Tiket MRT Disepakati Rp10.000, Anies Berterima Kasih kepada Ketua DPRD DKI Jakarta

MerahPutih.Com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD menyepakati harga tiket Moda Raya Terpadu (MRT) yakni sebesar Rp10.000 per kilometer (km).

Sebelumnya sempat terjadi 'deadlock' antara Pemprov dengan wakil rakyat DKI di Kebon Sirih sehingga penetapan harga tiket MRT molor cukup lama. Bahkan pada saat diresmikan Presiden Jokowi, harga tiket MRT belum ditentukan.

Kesepakatan bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab keraguan warga terkait adanya friksi antara Gubernur dan DPRD terkait harga tiket MRT.

"Saya terima kasih sekali dengan pak ketua karena langsung membicarakan cepat dan tuntas sehingga masyarakat sudah bisa dapat kepastian (harga MRT)," kata Anies di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Menurut Anies, pengguna kereta Ratangga MRT akan mengetahui sesungguhnya berapa ongkos tarif MRT dari satu Stasiun ke Stasiun lain. Ia pun meminta kepada media untuk tidak menyampaikan asumsi jauh dekat menaiki MRT dikenakan harga yang sama.

"Padahal yang sebenarnya akan dirasakan rakyat itu bukan 10 ribu bukan Rp8500, nanti akan tahunya per stasiun," tuturnya.

Ditetapkannya tarif seharga Rp10.000 per 10 Km maka jumlah subsidi yang digelontorkan Pemprov DKI sebesar Rp 672 miliar hingga akhir 2019. Jumlah subsidi berasal dari proyeksi penumpang MRT sebanyak 65.000 orang per hari dengan besaran subsidi per penumpang mencapai Rp 21.659.

Namun kata Anies, subsidi yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI itu sifatnya hanya sementara nantinya akan berubah.

"Betul (subsidi 672 miliar pada tahun 2019), tapi ini masih sementara. Karena subsidi itu harus dilakukan secara terintegrasi, jangan subsidi sati moda saja. Subsidinya harus keseluruhan moda karena nantinya akan terintegrasi," ungkapnya.

Sementara itu, terkait penetapan harga tiket MRT dianggap bermuatan politis langsung dibantah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan penetapan harga tiket MRT sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan Pemilu 2019.

"Gak ada, gak ada lah, gak ada begitu," ujar Prasetyo di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Menurut dia, keputusan harga rata-rata Ratangga MRT yang telah ia ketok di rapimgab kemarin telah ditentukan berdasarkan perhitungan yang matang.

"Saya menjelaskan, kemarin Rp 8.500 saya menghitung (dari tabel). Kalau ini dibelah, sama (rata-ratanya). Sekarang orang tap pertama Rp 3 ribu terus keluar dari mana? dari HI ke Setiabudi? nambah Rp 1000, jadi Rp 4 ribu, asumsi masyarakat seakan-akan flat aja nih. jauh dekat kaya bus MayaSari bhakti," ujarnya.

Prasetyo Edi Marsudi menuturkan, bahwa persepsi harga tarif MRT yang sebelumnya berbeda telah disamakan. Lantaran dirinya bersama Anies telah melakukan pembahasan kembali mengenai kesepakatan tarif itu.

Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa penetapan harga MRT Rp8.500 itu hanya perhitungan rata-rata saja dan bukan tarif perjalanan dari satu stasiun ke stasiun lain.

"Ada diskusi sedikit. Mungkin ada menyatukan persepsi akhirnya alhamdulillah tadi ketemu," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta kepada anggota Legislatif Kebon Sirih untuk tidak menetapkan harga MRT ingin mendapat kepuasan masyarakat menjelang Pemilu 2019.

"Kebetulan diselenggarakannya 3 Minggu sebelum pemilu, tapi jangan pengambilan keputusannya (tarif MRT) karena mau pemilu," kata Anies.(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Bantah Operasi Plastik untuk Kecantikan, Ratna: Saya Hanya Sedot Lemak