Headline

Politikus PSI: Parpol Nasional Nyari Duitnya dari APBD DKI!

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 23 Juli 2019
  Politikus PSI: Parpol Nasional Nyari Duitnya dari APBD DKI!

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest mengatakan saat ini partainya lewat 8 anggota DPRD terpilih sedang berjuang untuk mengawal transparansi dan mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Pasalnya, kata Rian, ada rumor tentang APBD DKI menjadi lahan cari duit dari partai politik di tingkat nasional.

"Kita ada 8 orang DPRD DKI, inipun kita pepet terus, kita kawal terus. Karena emang rumor-rumornya, rumor-rumornya, partai politik nasional ini nyari duitnya dari APBD DKI. Ini dugaan, aduh entar gua dilaporin lagi," kata Rian dalam diskusi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/7).

Baca Juga: Dilaporkan Demokrat ke Polisi, Rian Ernest: Saya Siap Hadapi Secara Hukum

Wakil Ketua DPW PSI DKI ini mengungkapkan alasan parpol nasional lebih tertarik "menggarong" duit rakyat ibu kota lewat APBD DKI. Menurutnya, APBN lebih sulit karena diawasi secara ketat. Sedangkan APBD DKI dengan jumlah sekitar Rp 70 triliun tidak seketat pengawasan APBN.

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest
Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest (Foto: Antaranews)

"Di DKI itu dengan anggaran Rp70 triliun tiap tahun, media juga nggak segitunya nyorot, potensi nyolongnya gede banget dan kita tahulah DPRD DKI seperti apa gitu," ujar Rian Ernest.

Rian mengapresiasi langkah KPK yang kerap menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah daerah. Namun, ia berharap lembaga antirasuah juga menelusuri dugaan pencurian duit rakyat DKI yang dilakukan oleh parpol nasional.

"Jadi saya sebenarnya berharap teman-teman KPK, yuk sebenarnya nggak usah jauh-jauh OTT ke daerah, bagus sih untuk pemerataan pemberantasan korupsi. Nggak usah jauh-jauh, ke Kebon Sirih aja cari. Kulik-kulik dapat kok," tegas dia.

Baca Juga: Rian Ernest Ogah Sebut Sosok Pembisik Politik Uang di DPRD Terkait Wagub DKI

Rian mengaku mendapat informasi mengenai rumor tersebut dari salah seorang penyidik di Mabes Polri beberapa tahun lalu. Meski demikian, Rian meyakini saat ini DPRD DKI jauh lebih baik dari sebelumnya.

"Ini kata salah seorang penyidik, tapi bukan di sini, ini penyidik dari Trunojoyo bilang 'Yaelah DKI tinggal merem comot juga dapat' ini dulu tapi, beberapa tahun lalu, sekarang saya yakin lebih baik lah," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga: Taufiqurrahman Resmi Laporkan Rian Ernest ke Polda Metro Jaya

#PSI #DPRD DKI Jakarta #APBD DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Serapan Belanja APBD DKI 2026 Baru 54,39 Persen, Perangkat Daerah Diminta Gercep Selesaikan Kegiatan
Perangkat daerah diminta mempercepat penyelesaian kegiatan agar realisasi anggaran tidak menumpuk pada November dan Desember.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
Serapan Belanja APBD DKI 2026 Baru 54,39 Persen, Perangkat Daerah Diminta Gercep Selesaikan Kegiatan
Indonesia
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Persoalan tersebut bermula ketika pembahasan APBD 2026 dilakukan pada 2025. Saat itu, besaran UMP Jakarta 2026 belum ditetapkan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Bagikan