Headline

Politikus PSI: Parpol Nasional Nyari Duitnya dari APBD DKI!

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 23 Juli 2019
  Politikus PSI: Parpol Nasional Nyari Duitnya dari APBD DKI!

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest mengatakan saat ini partainya lewat 8 anggota DPRD terpilih sedang berjuang untuk mengawal transparansi dan mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Pasalnya, kata Rian, ada rumor tentang APBD DKI menjadi lahan cari duit dari partai politik di tingkat nasional.

"Kita ada 8 orang DPRD DKI, inipun kita pepet terus, kita kawal terus. Karena emang rumor-rumornya, rumor-rumornya, partai politik nasional ini nyari duitnya dari APBD DKI. Ini dugaan, aduh entar gua dilaporin lagi," kata Rian dalam diskusi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/7).

Baca Juga: Dilaporkan Demokrat ke Polisi, Rian Ernest: Saya Siap Hadapi Secara Hukum

Wakil Ketua DPW PSI DKI ini mengungkapkan alasan parpol nasional lebih tertarik "menggarong" duit rakyat ibu kota lewat APBD DKI. Menurutnya, APBN lebih sulit karena diawasi secara ketat. Sedangkan APBD DKI dengan jumlah sekitar Rp 70 triliun tidak seketat pengawasan APBN.

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest
Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest (Foto: Antaranews)

"Di DKI itu dengan anggaran Rp70 triliun tiap tahun, media juga nggak segitunya nyorot, potensi nyolongnya gede banget dan kita tahulah DPRD DKI seperti apa gitu," ujar Rian Ernest.

Rian mengapresiasi langkah KPK yang kerap menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah daerah. Namun, ia berharap lembaga antirasuah juga menelusuri dugaan pencurian duit rakyat DKI yang dilakukan oleh parpol nasional.

"Jadi saya sebenarnya berharap teman-teman KPK, yuk sebenarnya nggak usah jauh-jauh OTT ke daerah, bagus sih untuk pemerataan pemberantasan korupsi. Nggak usah jauh-jauh, ke Kebon Sirih aja cari. Kulik-kulik dapat kok," tegas dia.

Baca Juga: Rian Ernest Ogah Sebut Sosok Pembisik Politik Uang di DPRD Terkait Wagub DKI

Rian mengaku mendapat informasi mengenai rumor tersebut dari salah seorang penyidik di Mabes Polri beberapa tahun lalu. Meski demikian, Rian meyakini saat ini DPRD DKI jauh lebih baik dari sebelumnya.

"Ini kata salah seorang penyidik, tapi bukan di sini, ini penyidik dari Trunojoyo bilang 'Yaelah DKI tinggal merem comot juga dapat' ini dulu tapi, beberapa tahun lalu, sekarang saya yakin lebih baik lah," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga: Taufiqurrahman Resmi Laporkan Rian Ernest ke Polda Metro Jaya

#PSI #DPRD DKI Jakarta #APBD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI Raja Juli bertemu dengan Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo. Momen ini dibagikan Raja Juli lewat akun instagram pribadinya, @rajaantoni.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Bagikan