Headline

Politikus PSI: Parpol Nasional Nyari Duitnya dari APBD DKI!

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 23 Juli 2019
  Politikus PSI: Parpol Nasional Nyari Duitnya dari APBD DKI!

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest mengatakan saat ini partainya lewat 8 anggota DPRD terpilih sedang berjuang untuk mengawal transparansi dan mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Pasalnya, kata Rian, ada rumor tentang APBD DKI menjadi lahan cari duit dari partai politik di tingkat nasional.

"Kita ada 8 orang DPRD DKI, inipun kita pepet terus, kita kawal terus. Karena emang rumor-rumornya, rumor-rumornya, partai politik nasional ini nyari duitnya dari APBD DKI. Ini dugaan, aduh entar gua dilaporin lagi," kata Rian dalam diskusi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/7).

Baca Juga: Dilaporkan Demokrat ke Polisi, Rian Ernest: Saya Siap Hadapi Secara Hukum

Wakil Ketua DPW PSI DKI ini mengungkapkan alasan parpol nasional lebih tertarik "menggarong" duit rakyat ibu kota lewat APBD DKI. Menurutnya, APBN lebih sulit karena diawasi secara ketat. Sedangkan APBD DKI dengan jumlah sekitar Rp 70 triliun tidak seketat pengawasan APBN.

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest
Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest (Foto: Antaranews)

"Di DKI itu dengan anggaran Rp70 triliun tiap tahun, media juga nggak segitunya nyorot, potensi nyolongnya gede banget dan kita tahulah DPRD DKI seperti apa gitu," ujar Rian Ernest.

Rian mengapresiasi langkah KPK yang kerap menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah daerah. Namun, ia berharap lembaga antirasuah juga menelusuri dugaan pencurian duit rakyat DKI yang dilakukan oleh parpol nasional.

"Jadi saya sebenarnya berharap teman-teman KPK, yuk sebenarnya nggak usah jauh-jauh OTT ke daerah, bagus sih untuk pemerataan pemberantasan korupsi. Nggak usah jauh-jauh, ke Kebon Sirih aja cari. Kulik-kulik dapat kok," tegas dia.

Baca Juga: Rian Ernest Ogah Sebut Sosok Pembisik Politik Uang di DPRD Terkait Wagub DKI

Rian mengaku mendapat informasi mengenai rumor tersebut dari salah seorang penyidik di Mabes Polri beberapa tahun lalu. Meski demikian, Rian meyakini saat ini DPRD DKI jauh lebih baik dari sebelumnya.

"Ini kata salah seorang penyidik, tapi bukan di sini, ini penyidik dari Trunojoyo bilang 'Yaelah DKI tinggal merem comot juga dapat' ini dulu tapi, beberapa tahun lalu, sekarang saya yakin lebih baik lah," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga: Taufiqurrahman Resmi Laporkan Rian Ernest ke Polda Metro Jaya

#PSI #DPRD DKI Jakarta #APBD DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
Pertama Kali Digelar Tanpa APBD, JITEX 2026 Targetkan Transaksi Rp 16 Triliun
JITEX 2026 akan berlangsung pada 16–19 September 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran.
Yusuf Abdillah - Selasa, 01 September 2026
Pertama Kali Digelar Tanpa APBD, JITEX 2026 Targetkan Transaksi Rp 16 Triliun
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Bagikan