Politikus PKS Tuntut Jokowi Semprit Kepala BPN

Merahputih.com - Masih banyaknya oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diduga terlibat pungutan liar, pelayanan yang sulit dan berbelit-berbelit menunjukkan bahwa reformasi birokrasi masih jauh api dari panggang.

Menurut Politikus PKS, Farouk Abdullah Alwyni sangat penting menciptakan birokrasi yang bersih, ramping, tidak ribet dan melayani.

“Kalau perlu Presiden RI memanggil BPN dan pihak-pihak terkait untuk membuka data-data pertanahan, sehingga jelas duduk perkaranya. Rakyat harus mendapat hak memiliki tanah untuk tempat tinggal, yang merupakan kebutuhan dasar,” ujar Farouk, Kamis (28/3).

Hal itu dikatakan Farouk menanggapi pengajuan sertifikat dari warga Petojo Selatan yang ditolak BPN karena bidang tanah tersebut berada di lahan yang sudah ada sertifikatnya. Padahal, sebagian warga masih ada yang memegang bukti kepemilikan jual beli lahan tersebut.

“Persoalan sertifikasi tanah ini terungkap ketika kami melakukan sosialisasi ke warga. Saat itu, warga mengeluh terkait pengajuan pembuatan sertifikat tanah lewat PTSL yang ditolak pihak BPN, tanggapan pemerintah dalam hal ini BPN terlihat kurang responsif untuk menyelesaikan masalah warga Petojo Selatan," jelas dia.

Sementara, Farouk memang memberikan perhatian khusus terhadap persoalan birokrasi di Indonesia dan masuk dalam salah satu poin perjuangannya termasuk pelayanan BPN terkait urusan pertanahan.

Pengajar Perbanas Institute & Program MM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) ini menilai, isu terkait reformasi birokrasi telah didengungkan selama beberapa waktu di Indonesia. Tetapi implementasinya di lapangan belum benar-benar terealisasi.

Posisi Indonesia di dalam rangking Ease of Doing Business dari Bank Dunia 2018 yang dalam banyak hal merefleksikan efektivitas dan efisiensi dari Birokrasi adalah masih di level 72 yang secara relative masih rendah.

Meskipun sudah ada perbaikan dalam empat tahun terakhir, peringkat Indonesia adalah masih di bawah negara-negara tetangganya di Association of South-East Asian Nations (ASEAN) seperti Singapura (2), Malaysia (24), Thailand (26), Brunei (56), dan bahkan Vietnam (68).

“Sifat ataupun praktik-praktik neo-feodal pada birokrasi termasuk di BPN harus dikikis habis sehingga melahirkan birokrat yang profesional, melayani, tidak menyulitkan, dan bersih dari korupsi. Dengan cara itu, diharapkan, Indonesia bisa melangkah menjadi negara maju," beber dia.

"Karena salah satu indikator penting dari negara maju adalah birokrasinya mudah, sederhana, efektif dan efisien, dan tentunya melayani,” ujar Farouk yang juga Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) ini. (Ayp)