Politik Identitas Masih jadi Ancaman Jelang Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 22 Oktober 2022
Politik Identitas Masih jadi Ancaman Jelang Pemilu 2024

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens (ANTARA/Foto: Feru Lantara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih dua tahun lagi. Namun, aroma persaingan mulai terasa dari sekarang.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengingatkan kepada seluruh pihak akan potensi ancaman jelang Pemilu 2024. Terutama yang bersumber dari politisasi identitas.

Baca Juga

Golkar Target Menangkan Pemilu 2024, Airlangga Minta Setiap Caleg Raih 20 Ribu Suara

"Rakyat Indonesia masih mengingat bagaimana kontestasi Pilkada 2017 di Jakarta atau di sejumlah daerah, politisasi identitas berlangsung marak yang digunakan untuk kepentingan politik sesaat," ujar Boni Hargens di Jakarta, Sabtu (22/10).

Menurut Boni, maraknya fenomena politik identitas bisa berdampak pada faksionalisasi kelompok masyarakat yang tidak hanya terjadi di media sosial.

"Tetapi juga menjalar hingga ke ruang publik dengan menggunakan instrumen agama, suku maupun ras,"ucap Boni.

Baca Juga

Pemilu dan Pilkada 2024 Penuh Tantangan

Bahkan, kata Boni, iklim politik itu turut dirasakan hingga ke ruang peribadatan yang seharusnya bisa steril dari kepentingan politik.

"Hasrat politik yang begitu kuat dalam kompetisi politik seharusnya tidak menggunakan instrumen politik identitas yang berpotensi menguatnya paham radikalisme agama yang bisa mewujud menjadi gerakan politik," tandas dia.

Menurut Boni, jika peluang politisasi identitas terbuka lebar dan tidak dicegah oleh seluruh pihak, paham dan kelompok radikalisme agama akan mengubah seluruh haluan dasar kenegaraan dan visi besar kebangsaan Indonesia, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri negeri.

Boni berharap, fenomena Pilkada 2017 silam tidak terulang kembali di Pemilu 2024. Sebab, ada ancaman resesi ekonomi global yang penuh dengan situasi ketidakpastian dan instabilitas fiskal turut menjadi faktor ancaman situasi politik 2024.

Faktor lain adalah persiapan teknis penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 yang tidak mudah dan kompleks.

"Sebab, di tahun yang sama, juga akan digelar pilkada serentak dan efek politik dari penyelenggaraan pemilu nasional juga berpotensi menjalar ke sejumlah daerah," kata Boni. (Knu)

Baca Juga

Keamanan Siber Pemilu 2024 Harus Dijaga

#Boni Hargens #Pemilu #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Update hasil pemilu AS terbaru hari ini! Partai Demokrat diproyeksikan sukses menyapu bersih mayoritas kursi DPR dan Senat. Simak data lengkap kehancuran benteng Republik di sini.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Bagikan