Politik Identitas Masih jadi Ancaman Jelang Pemilu 2024

MerahPutih.com - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih dua tahun lagi. Namun, aroma persaingan mulai terasa dari sekarang.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengingatkan kepada seluruh pihak akan potensi ancaman jelang Pemilu 2024. Terutama yang bersumber dari politisasi identitas.

Baca Juga

Golkar Target Menangkan Pemilu 2024, Airlangga Minta Setiap Caleg Raih 20 Ribu Suara

"Rakyat Indonesia masih mengingat bagaimana kontestasi Pilkada 2017 di Jakarta atau di sejumlah daerah, politisasi identitas berlangsung marak yang digunakan untuk kepentingan politik sesaat," ujar Boni Hargens di Jakarta, Sabtu (22/10).

Menurut Boni, maraknya fenomena politik identitas bisa berdampak pada faksionalisasi kelompok masyarakat yang tidak hanya terjadi di media sosial.

"Tetapi juga menjalar hingga ke ruang publik dengan menggunakan instrumen agama, suku maupun ras,"ucap Boni.

Baca Juga

Pemilu dan Pilkada 2024 Penuh Tantangan

Bahkan, kata Boni, iklim politik itu turut dirasakan hingga ke ruang peribadatan yang seharusnya bisa steril dari kepentingan politik.

"Hasrat politik yang begitu kuat dalam kompetisi politik seharusnya tidak menggunakan instrumen politik identitas yang berpotensi menguatnya paham radikalisme agama yang bisa mewujud menjadi gerakan politik," tandas dia.

Menurut Boni, jika peluang politisasi identitas terbuka lebar dan tidak dicegah oleh seluruh pihak, paham dan kelompok radikalisme agama akan mengubah seluruh haluan dasar kenegaraan dan visi besar kebangsaan Indonesia, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri negeri.

Boni berharap, fenomena Pilkada 2017 silam tidak terulang kembali di Pemilu 2024. Sebab, ada ancaman resesi ekonomi global yang penuh dengan situasi ketidakpastian dan instabilitas fiskal turut menjadi faktor ancaman situasi politik 2024.

Faktor lain adalah persiapan teknis penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 yang tidak mudah dan kompleks.

"Sebab, di tahun yang sama, juga akan digelar pilkada serentak dan efek politik dari penyelenggaraan pemilu nasional juga berpotensi menjalar ke sejumlah daerah," kata Boni. (Knu)

Baca Juga

Keamanan Siber Pemilu 2024 Harus Dijaga