Keamanan Siber Pemilu 2024 Harus Dijaga

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 19 Oktober 2022
Keamanan Siber Pemilu 2024 Harus Dijaga

Ilustrasi pemilu. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak 2024. Rapat dihadiri KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, Polri, BSSN, Kementerian PAN-RB, TNI, dan BIN.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate rapat membahas langkah-langkah pencegahan dan penanganan ruang digital dengan baik.

Baca Juga:

PDIP Targetkan Sapu Bersih 45 Kursi DPRD Solo di Pemilu 2024

"Belajar dari beberapa pemilu sebelumnya, baik itu pilkada, pileg maupun pilpres, yang berpotensi terjadi gesekan-gesekan di antara masyarakat," katanya.

Menkominfo mengatakan ruang digital harus dijaga dengan baik agar bisa memberikan sumbangsih yang baik untuk proses demokratisasi yang lebih berkualitas di Indonesia.

"Saya tidak tahu bagaimana atau apa yang dilakukan di pemilu sebelumnya, tapi belajar dari pengalaman pilkada dan pemilu sebelum ini, maka rasanya perlu dilakukan koordinasi dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan koordinasi penanganan," katanya.

Selain itu, berkaitan dengan data, secara khusus pemilu berbasis dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang diserahkan dukcapil ke KPU untuk menyusun daftar pemilih tetap (DPT) pemilu.

"Maka kami minta juga dan bersepakat bersama-sama sistem elektronik yang ada di dukcapil dan sistem elektronik yang ada di KPU secara khusus itu bisa dijaga dengan baik dari sisi keamanan siber," ujarnya.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menyebutkan, sampai saat ini KPU dan Bawaslu on the track dalam menyelenggarakan Pemilu 2024.

Ia menilai, kerja KPU dan Bawaslu, mulai dari tahap awal pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, verifikasi administrasi, hingga tahapan verifikasi faktual, masih dalam jalur yang sudah disepakati atau sesuai dengan tahapan.

"Kerja mereka sangat oke-oke saja semuanya. Semuanya jalan on the track sesuai dengan jadwal, tidak ada yang tak sesuai atau telat. Semuanya berjalan bagus," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Pesan Menteri Tito ke Heru Budi: Bersama Hadapi Krisis Global dan Pemilu 2024

#KPU #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Bagikan