Andika Pratama
MerahPutih.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyimpangan distribusi tabung gas 3 Kg pada kamis (11/1) di Kavling DPR Blok.C, Nerogtog, Pinang, Kota Tangerang. Polisi menangkap satu orang bernama Prenki
"Prenki adalah pemilik sekaligus pengelola penyimpangan Tata Niaga/Distribusi Gas yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak memiliki izin," ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brgijen Agung Setya, Jumat (12/1).
Prenki melakukan penyimpangan dengan cara menyuntikan atau mengoplos tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg dan 50 kg. Prenki juga menjual gas hasil oplosan dengan harga di bawah pasar. Rata-rata, perhari tersangka membeli 5000 tabung gas 3 kg untuk disuntikkan ke dalam tabung gas 12 Kg dan 50 Kg.
"Usaha tersebut telah berlangsung sekitar dua Bulan," kata Agung
Tersangka melakukan penyimpangan distribusi Gas 3 Kg secara terorganisir dengan dibantu 3 orang. Ketiganya berInisial A, T dan S. A bertugas mencari pihak yang akan menjual gas 3 Kg. T bertugas untuk mencari tenaga kerja dan S bertugas untuk mencari pembeli tabung gas hasil suntikan.
Jumlah seluruh karyawan yang bekerja di gudang pengoplosan sebanyak 30 orang. 30 orang itu mempunyai tugas masing-masing mengangkat tabung gas, menyuntik dan mengirim tabung gas ke pembeli;
"Wilayah penjualan gas hasil suntikan berada di Jakarta, Tangerang dan beberapa tempat di Provinsi Banten," tukas Agung.
Dari pengungkapan itu, polisi menyita 4.200 tabung gas ukuran 3 kg,396 pcs tabung gas ukuran 12 kg,110 pcs tabung gas ukuran 50 kg dan 322 pcs selang suntik. Disita pula 4 unit mobil Grand Max, 13 unit mobil box Suzuki Carry, 4 Mitshubisi Dum Truck dan 4 Mitshubisi Colt.
Pelaku dipersangkakan Pasal 62 jo pasal 8 ayat 1 huruf a uu no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU no 22 th 2001 tentang minyak dan gas bumi, pasal 53 huruf d tentang Melakukan tata niaga minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa izin usaha niaga. Ancaman Hukuman Pidana penjara selama 5 tahun atau denda maksimal 2 Miliar. (Ayp)
