Polisi Tangani Puluhan Perkara Pilkada, 11 Kasus Sudah SP3

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2020
Polisi Tangani Puluhan Perkara Pilkada, 11 Kasus Sudah SP3

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono . (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mulai memberi perhatian khusus pada pelanggaran protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Hal ini untuk mencegah hajatan demokrasi jangan sampai malah menjadi bumerang persebaran COVID-19. Pelanggaran protokol kesehatan keseluruhan sebanyak 21 kasus.

Baca Juga:

Panglima TNI Mutasi 14 Perwira Tinggi TNI AD dan TNI AL

Angka ini diluar pelanggaran dugaan tindak pidana pemilihan secara keseluruhan yakni dengan laporan/temuan sebesar 320 perkara.

"Jumlah perkara diteruskan ke Polri 54 perkara dengan status penyelesaian perkara sebagai berikut disidik 30 perkara. Adapun tahap I sebanyak 3 perkara, P-21 ada 3 perkara, tahap 2 ada 7 perkara, dan SP-3 sebanyak 11 perkara," jelas Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Senin (2/11).

Karopenmas Polri, Brigjen Awi Setiyono. Foto: ANTARA
Karopenmas Polri, Brigjen Awi Setiyono. Foto: ANTARA

Adapun jenis pelanggaran meliputi pemalsuan empat perkara yakni tidak melaksanakan verifikasi dan rekap dukungan 4 perkara.

Lalu ada juga mutasi pejabat 6 bulan sebelum paslon 2 perkara; menghilangkan hak seseorang jadi calon 2 perkara; mahar politik 1 perkara; money politik 6 perkara;

Baca Juga

TNI Siapkan Sanksi Tegas ke Anggotanya yang LGBT, Apa Saja Ya?

Yang lain tindakan menguntungkan/merugikan salah satu paslon 26 perkara, menghalangi penyelenggara pemilihan melaksanakan tugas 3 perkara, kampanye dengan menghina, menghasut, SARA 3 perkara, kampanye dengan kekerasan/ ancaman/menganjurkan kekerasan 1 perkara, dan kampanye libatkan pihak yang dilarang 2 perkara. (Knu)

#Pilkada Serentak #Pelanggaran Pemilu #Pelanggaran Pilkada Serentak
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Indonesia
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK."
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Januari 2025
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
Indonesia
Ribka Tjiptaning Minta Pelaku Kecurangan Pileg 2024 Diproses Hukum
Ribka Tjiptaning meminta pelaku kecurangan Pileg 2024 diproses sesuai hukum yang berlaku.
Soffi Amira - Kamis, 12 Desember 2024
Ribka Tjiptaning Minta Pelaku Kecurangan Pileg 2024 Diproses Hukum
Indonesia
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Desember 2024
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Indonesia
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan data terkini terkait petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sepanjang pelaksanaan Pilkada 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Desember 2024
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Indonesia
Ada Dugaan Pelanggaran Pilkada, Bawaslu DKI Panggil Grace Natalie hingga Maruarar Sirait
Bawaslu DKI panggil Grace Natalie hingga Maruarar Sirait terkait pelanggaran Pilkada 2024.
Soffi Amira - Jumat, 06 Desember 2024
Ada Dugaan Pelanggaran Pilkada, Bawaslu DKI Panggil Grace Natalie hingga Maruarar Sirait
Bagikan