28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024


Wamendagri Bima Arya Sugiarto (Tim Bima Arya)
MerahPutih.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan data terkini terkait petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sepanjang pelaksanaan Pilkada 2024.
"Ini kita lihat ada di tahun 2024 ini ada 28 per 8 Desember yang meninggal," ujar Bima Arya dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12).
Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, penyebab kematian para anggota KPPS itu mayoritas akibat kelelahan saat bertugas. "Ini kebanyakan berdasarkan catatan kami ya karena kelelahan serangan jantung," ujarnya.
Baca juga:
KPU Jaktim Akui Ketua KPPS di Pinang Ranti Coblos 19 Surat Suara
Adapun jumlah angka kematian anggota KPPS ini memang lebih kecil dibandingkan Pemilu 2019 lalu. Namun demikian, kata dia, sejumlah evaluasi tetap akan dilakukan untuk mencegah kasus kematian anggota KPPS terulang kembali di pemilu berikutnya.
"Ini menjadi catatan bagi kita semua, bagaimana menihilkan atau mengurangi petugas penyelenggara yang meninggal karena kelelahan tadi. Ini catatan kita ke depan untuk memperbaiki sistem bersama-sama baik secara teknis maupun administratif," kata Bima Arya.
Sebagai perbandingan, jumlah kematian anggota KPPS pada pemilu 2019 lalu, tercatat sebanyak 794 orang. Jumlah ini tersebar di seantero Nusantara sehingga banyak yang menyebut Pemilu 2019 menjadi pemilu yang paling mematikan. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka

Wamendagri Bima Arya Acungi Jempol Langkah Berani Pemprov DKI Ubah Perilaku Warga Bertransportasi

Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja

24 Daerah Laksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada Agustus 2025

Kemendagri Tepis Rumor Gubernur Sumut Bobby Ingin Ambil Alih 4 Pulau Aceh

Kemendagri Bantah ada Kepentingan Politik Dibalik ‘Penyerahan’ 4 Pulau Baru untuk Sumut

Kemendagri Perintahkan Kepala Daerah Tindak Tegas Ormas Pelanggar Aturan

Pilkada Barito Utara Berulang, Komisi II DPR Usulkan Evaluasi Pilkada

Gugat ke MK, Paslon Pilkada Barito Utara Malah Terbukti Juga Main Politik Uang

Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
