Polisi Cegat Puluhan Massa Masuk DPR, Ada yang Positif Corona

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 08 Oktober 2020
Polisi Cegat Puluhan Massa Masuk DPR, Ada yang Positif Corona

Ilustrasi - Demo buruh terkait UU Cipta Kerja di Kota Tangerang, Banten. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polisi menangkap puluhan orang di kawasan Slipi, Cengkareng dan Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu (7/10).

Puluhan orang ini ingin mendatangi gedung DPR untuk mencari kericuhan seperti pemo pada tahun lalu.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Audie S Latuheru menjelaskan, 89 orang yang ditangkap oleh pihaknya. Para pemuda ini datang secara bergerombolan ada yang masih berstatus pelajar dan pekerja.

Baca Juga:

Satgas Belum Gunakan UU Kekarantinaan Buat Larang Buruh Demo

"Kami akan lakukan swab kepada mereka untuk pastikan mereka ada virus corona atau enggak," kata dia kepada wartawan, Rabu (7/10).

Ternyata setelah diperiksa oleh petugas Kesehatan secara tes swab, ada dua orang dinyatakan positif COVID-19.

Demo Buruh. (MP/ Rizky Fitrianto)
Ilustrasi - Demo buruh. (MP/ Rizky Fitrianto)

Namun untuk yang positif ini, akan segera dibawa oleh pihaknya ke Puskesmas Cengkareng untuk dilakukan swab test lagi.

"Kami tunggu swab dari gugus tugas untuk penaganan lanjut dua orang sisanya tunggu kami cek karena kita gak tahu mereka datang dari mana," lanjut dia.

Dari hasil pemeriksaan puluhan orang ini, mereka ingin datang ke gedung DPR untuk berdemo.

Ketika diperiksa mereka tidak membawa peralatan untuk menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR.

"Peralatan ada yang bawa celurit ada yang nyamar jadi satpol PP. Dan di belakang ini gunakan seragam satpol PP. Dan ada perlatan yang tidak sama sekali orang sampaikan info," kata Audie.

Baca Juga:

Satgas Belum Gunakan UU Kekarantinaan Buat Larang Buruh Demo

Ia mengklaim, pencegahan ini dilakukan karena khawatir terjadinya klaster baru COVID-19.

"Kami fokus apa yang ditetapkan Kapolri lewat Kapolda untuk berikan upaya dan daya untuk menekan tingginya angka penyebaran COVID-19 maka saya dan dandim dan dari pemkot ada di sini," ucapnya. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS Atau FAKTA]: Demo 6 Oktober di Gedung DPR/MPR Ricuh

#Omnibus Law #UU Cipta Kerja
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja sebelumnya dibentuk untuk mempercepat penerapan UU Cipta Kerja di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 09 November 2024
Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja
Indonesia
21 Poin Penting Putusan MK soal Uji Materi UU Cipta Kerja
Putusan MK ini berdampak besar terhadap upah minimum yang akan ditentukan dalam waktu dekat.
Dwi Astarini - Selasa, 05 November 2024
21 Poin Penting Putusan MK soal Uji Materi UU Cipta Kerja
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja
Putusan MK yang telah mengakomodasi berbagai aspirasi publik terkait UU Ciptaker.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 November 2024
DPR Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh Tentang Cipta Kerja.
MK setidaknya mengabulkan pengujian konstitusional 21 norma dalam UU Cipta Kerja yang dimohonkan oleh Partai Buruh.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Oktober 2024
MK Kabulkan Sebagian Gugatan  Partai Buruh Tentang Cipta Kerja.
Indonesia
Tito Tunjuk Wamen Bima Arya Jadi PIC Paket Omnibus Law Revisi UU Politik
Menteri Tito beralasan penunjukkan Bima sebagai PIC karena mantan Wali Kota Bogor itu punya gelar doktor di bidang ilmu politik dari Australian Nasional Universitas.
Wisnu Cipto - Kamis, 31 Oktober 2024
Tito Tunjuk Wamen Bima Arya Jadi PIC Paket Omnibus Law Revisi UU Politik
Indonesia
Amini Usul DPR, Mendagri Kaji Paket Omnibus Law Revisi UU Politik Setelah Pilkada
Mendagri Tito menunjuk Wamen, Bima Arya, sebagai penanggung jawab pengajian Paket Omnibus Law Revisi UU Politik
Wisnu Cipto - Kamis, 31 Oktober 2024
Amini Usul DPR, Mendagri Kaji Paket Omnibus Law Revisi UU Politik Setelah Pilkada
Indonesia
Jokowi Pamerkan Capaian Bikin UU Cipta Kerja dan KUHP di 10 Tahun Pemerintahan
Jokowi menyinggung UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
Jokowi Pamerkan Capaian Bikin UU Cipta Kerja dan KUHP di 10 Tahun Pemerintahan
Indonesia
Pemprov DKI Tunggu Revisi UU Cipta Kerja Soal Tuntutan Kenaikan UMP
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta menunggu revisi Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) terkait tuntutan kenaikan sebesar 15 persen Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.
Mula Akmal - Kamis, 02 November 2023
Pemprov DKI Tunggu Revisi UU Cipta Kerja Soal Tuntutan Kenaikan UMP
Indonesia
Kelompok Buruh Susun Strategi Respons Balik Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Zulfikar Sy - Senin, 02 Oktober 2023
Kelompok Buruh Susun Strategi Respons Balik Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
Indonesia
MK Putuskan Perppu Cipta Kerja Tak Langgar Aturan, Gugatan Buruh Ditolak
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai UU tak melanggar ketentuan pembentukan perundang-undangan.
Mula Akmal - Senin, 02 Oktober 2023
MK Putuskan Perppu Cipta Kerja Tak Langgar Aturan, Gugatan Buruh Ditolak
Bagikan