Komentar Menhub Budi Terkait Polemik Dugaan Penyelundupan Onderdil Harley Davidson

Merahputih.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyerahkan kasus dugaan penyelundupan onderdil Harley Davidson kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

"Jadi bisa bertanya ke Bea Cukai. Karena soal itu, bisa bertanya ke Bea Cukai," ujar Menhub di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/12).

Garuda Indonesia tengah disorot karena ada suku cadang motor Harley Davidson yang diduga diselundupkan menggunakan pesawat mereka. Bahkan, beredar isu beberapa direksi dan bos maskapai perusahaan tersebut ikut terlibat.

Baca Juga

Garuda Indonesia Tepis Isu Miring soal Penyelundupan Suku Cadang Harley Davidson

Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan memastikan suku cadang Harley Davidson dan beberapa barang yang disita bea cukai dari pesawat baru Garuda, A330-900 Neo, bukan milik direksi perseroan.

"Bukan, dia itu petugas yang menjemput pesawat, petugas yang on board di pesawat," ujar Ihksan, Rabu (4/12).

Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan tanggapan atas aksi penyelundupan onderdil motor Harley Davidson yang menggunakan Pesawat Garuda A330-900 Neo.

Pesawat itu terbang dari Perancis dan tiba di hanggar Garuda Maintenance Facility (GMF) di Bandara Soekarno-Hatta pada 17 November 2019.

Menurut Sri Mulyani, modus penyelundupan kerap dilakukan dengan berbagai cara meski pemerintah telah memperketat sejumlah peraturan untuk mencegah terjadinya aksi tersebut.

Baca juga

Moge Pertama dari Aston Martin Dibanderol Seharga Rp 1.6 Miliar

Untuk semakin mempersempit gerak penyelundup, kata Menkeu, pemerintah melakukan kerja sama dengan otoritas negara lain. Misalnya saja seperti Singapura yang sudah bekerja sama dengan Bea dan Cukai Indonesia untuk menekan angka penyelundupan.

"Data yang keluar dari Singapura dan masuk ke kita menjadi lebih konsisten ini penting untuk valuasi ekspor-impor, namun juga itu akan makin menekan ruang untuk terjadinya penyelundupan," kata Sri Mulyani usai menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia di Kantor Ditjen Pajak Jakarta, Selasa (3/12). (*)