Polemik 25 Ribu Motor MBG, Komisi IX DPR bakal Tanyai BGN

MERAHPUTIH.COM - POLEMIK pengadaan 25.000 unit motor untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan serius dari wakil rakyat. Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa menyatakan membuka opsi memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) guna mengklarifikasi pengadaan 25.000 unit motor listrik operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).


“Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggarannya. Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat, konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas. Jangan sampai muncul polemik berkepanjangan akibat kurangnya keterbukaan,” ujar Neng Eem di Jakarta, Kamis (9/4).


Neng Eem menilai kejelasan informasi sangat krusial guna membendung spekulasi publik yang dapat menggerus kredibilitas program strategis nasional tersebut. Ia menekankan setiap rupiah yang dialokasikan dalam program MBG harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel di hadapan publik.


"Program MBG merupakan prioritas dari Presiden Prabowo yang harus dikawal bersama agar terhindar dari sorotan negatif yang akan mengerus kredibilitas dan kualitas program,” katanya.

Baca juga:

Kepala BGN Klaim 20 Ribu Motor Listrik Buatan Dalam Negeri



Isu ini mencuat setelah Kepala BGN menyatakan, dari total 25.000 unit motor listrik yang dipesan pada 2025, sebanyak 21.801 unit hingga kini belum didistribusikan kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kendala administrasi terkait dengan status Barang Milik Negara (BMN) disebut menjadi alasan utama tertahannya ribuan kendaraan operasional tersebut.


Neng Eem mengingatkan transparansi bukan sekadar membuka data, melainkan memastikan masyarakat memahami rasionalitas di balik kebijakan pengadaan tersebut. Mengingat besarnya anggaran yang terlibat, pengawasan publik menjadi instrumen penting untuk mencegah ketidakefisienan maupun potensi penyalahgunaan dana negara.


“Program MBG ini menyangkut pemenuhan gizi masyarakat luas. Keterbukaan anggaran menjadi kunci agar publik dapat ikut memastikan program ini berjalan tepat sasaran. BGN tentu memiliki dasar perencanaan, tapi hal itu harus disampaikan secara terbuka agar tidak memicu ketidakpercayaan,” tegasnya.(Pon)

Baca juga:

BGN Tegaskan Pengadaan Motor Listrik MBG Sudah Direncanakan, Bukan Program Baru