Polda Riau Didesak Tangkap Plt Bupati Bengkalis

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 28 Februari 2020
Polda Riau Didesak Tangkap Plt Bupati Bengkalis

Plt Bupati Bengkalis H Muhammad (tengah). Foto: diskominfotik.bengkaliskab.go.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi Riau (GERAK RIAU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/2). Dalam aksinya, mereka mendesak agar Polda Riau segera memeriksa dan menangkap tersangka korupsi Plt. Bupati Bengkalis H Muhammad

Massa GERAK Riau membawa membawa sejumlah atribut spanduk berisi tuntutan agar Kapolda Riau segera memeriksa dan menangkap tersangka Korupsi Plt. Bupati Bengkalis Muhammad yang diketahui telah mangkir 3 kali tidak memenuhi panggilan Polda Riau.

Baca Juga

Periksa Dirut PT Jakpro, KPK Buka Penyelidikan Baru

Selain itu, mereka juga membawa sejumlah poster bergambarkan wajah tersangka korupsi Plt. Bupati Bengkalis Muhammad.

"Di depan mabes polri ini, kami mendesak agar Kapolda Riau segera memeriksa dan menangkap tersangka korupsi Plt.Bupati Bengkalis Muhammad yang sampai saat ini kita ketahui masih bebas berkeliaran padahal statusnya sudah tersangka korupsi," kata Charles yang juga Mahasiswa asal Bengkalis yang berkuliah di Jakarta.

H Muhammad
Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi Riau (GERAK RIAU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/2). Foto: Net

Charles melanjutkan wajib hukumnya Polda Riau untuk segera menangkap tersangka Korupsi Plt. Bupati Bengkalis Muhammad, jangan sampai masyarakat melihat Kapolda Riau tidak tegas dan terkesan tebang pilih dalam penanganan tersangka korupsi.

Ia juga meminta agar Bareskrim Mabes Polri segera mengambil alih penanganan perkara korupsi yang menjerat tersangka korupsi Plt. Bupati Bengkalis Muhammad, apabila Polda Riau mandul dalam menuntaskan perkara ini.

Baca Juga

KPK Dalami Pencucian Uang Pejabat BPN Lewat Direktur Operasional PT Jakpro

Charles menegaskan bahwa ia akan kembali menggelar unjuk rasa dengan massa yang lebih besar, apabila Polda Riau tidak segera menangkap Plt. Bupati Bengkalis Muhammad. (Ayp)

#Kasus Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Perampasan Aset Koruptor, Praktisi Hukum Ingatkan Hasilnya Harus Kembali ke Rakyat
Pembahasan tetap harus memastikan adanya perlindungan terhadap hak warga negara, mekanisme keberatan yang jelas, serta pengawasan melalui lembaga peradilan.
Dwi Astarini - Jumat, 28 Agustus 2026
Perampasan Aset Koruptor, Praktisi Hukum Ingatkan Hasilnya Harus Kembali ke Rakyat
Indonesia
RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan, Praktisi Hukum: jangan lagi Jadi Janji Politik
Praktisi hukum Naek Pangaribuan menilai RUU Perampasan Aset memiliki posisi penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 28 Agustus 2026
RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan, Praktisi Hukum: jangan lagi Jadi Janji Politik
Indonesia
Respons Putusan Praperadilan, Kuasa Hukum Febrie: Jangan Ada Korban Lain karena Ketergesaan
Febri Diansyah mengatakan pihaknya menghormati putusan yang telah dibacakan hakim meski memiliki sejumlah catatan terhadap pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Respons Putusan Praperadilan, Kuasa Hukum Febrie: Jangan Ada Korban Lain karena Ketergesaan
Indonesia
Yaqut Cholil Qoumas Hormati Pengadilan Tipikor, Tegaskan Putusan Sela bukan Vonis
Menurut Yaqut, proses persidangan dengan agenda pembuktian akan menjadi ruang baginya untuk menyampaikan pembelaan serta fakta-fakta terkait dengan perkara dugaan korupsi kuota haji.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Yaqut Cholil Qoumas Hormati Pengadilan Tipikor, Tegaskan Putusan Sela bukan Vonis
Indonesia
Kuasa Hukum Eks JAM-Pidsus Febrie: Fair Trial Harus Diutamakan, bukan cuma Crime Control
praperadilan merupakan Tahapan penting untuk menguji apakah proses hukum terhadap seseorang telah berjalan sesuai prosedur dan tetap menghormati hak-hak tersangka.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Kuasa Hukum Eks JAM-Pidsus Febrie: Fair Trial Harus Diutamakan, bukan cuma Crime Control
Indonesia
Terima Suap dari Bos Blueray Cargo, Kepala Kantor Bea dan Cukai Kediri Ditahan KPK
Gatot ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Terima Suap dari Bos Blueray Cargo, Kepala Kantor Bea dan Cukai Kediri Ditahan KPK
Indonesia
Penyidik Kejagung Dinilai tak Disiplin, Kuasa Hukum Febrie Soroti Due Process of Law
Menurut kuasa hukum Febrie, jika seluruh temuan tersebut diakumulasi, jumlahnya hampir mencapai 30 pelanggaran. 

Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Penyidik Kejagung Dinilai tak Disiplin, Kuasa Hukum Febrie Soroti Due Process of Law
Indonesia
Kubu Eks JAM-Pidsus Febrie Soroti Keterangan Ahli Polri soal Lex Favorio dan Penetapan Tersangka
Sejumlah keterangan ahli dari pihak termohon dinilai memperkuat argumentasi yang mempersoalkan keabsahan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Febrie.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Kubu Eks JAM-Pidsus Febrie Soroti Keterangan Ahli Polri soal Lex Favorio dan Penetapan Tersangka
Indonesia
Rektor Unsoed Jadi Tersangka KPK, Terlibat Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru
KPK membongkar kasus korupsi di Unsoed. Rektor hingga wakil rektor Unsoed menjadi tersangka.
Soffi Amira - Sabtu, 22 Agustus 2026
Rektor Unsoed Jadi Tersangka KPK, Terlibat Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru
Indonesia
Sidang Eks JAM-Pidsus Febrie, Ahli Tegaskan TPPU Merupakan Follow-Up Crime
Tindak pidana pencucian uang (TPPU) tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya tindak pidana asal atau predicate crime.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Sidang Eks JAM-Pidsus Febrie, Ahli Tegaskan TPPU Merupakan Follow-Up Crime
Bagikan