Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Perum Bulog dan pemerintah didesak segera mengintervensi pasar guna mengendalikan harga pangan yang mulai merangkak naik menjelang Ramadan 2026 di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya. Langkah ini menjadi krusial mengingat stok komoditas strategis seperti minyak goreng baru terealisasi 20 persen dari target nasional.
Waspada "Permainan" Oknum Jelang Ramadan
Pola lama para oknum spekulan yang memanfaatkan lemahnya pengawasan negara untuk mencari keuntungan tanpa batas saat momentum Ramadan menjadi sorotan. Tanpa intervensi serius, masyarakat akan terus menjadi korban permainan harga yang berulang setiap tahun.
Baca juga:
Jam Kerja Ramadan ASN Jakarta Dikurangi 1 Jam, Boleh Datang Telat Tapi Pulang Mundur
“Jangan lengah. Ini pola lama yang terus berulang karena pengawasan longgar. Negara khususnya Bulog tidak boleh hanya menjadi penonton tapi harus hadir, memastikan stok dan harga pangan seperti beras, betul-betul dalam kendali,” tegas Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono dalam keterangannya, Rabu (18/2).
Data mencatat stok beras nasional hingga awal Februari 2026 berada di angka 3,2 juta ton. Namun, yang mengkhawatirkan adalah realisasi produksi minyak goreng yang baru mencapai 140 ribu ton dari target 700 ribu ton. Kondisi ini disebut sebagai alarm keras bagi ketahanan pangan nasional.
Tiga Jurus Amankan Rantai Distribusi
Persoalan pangan, menurut Politisi Fraksi PKS ini, tidak hanya soal ketersediaan di gudang, tetapi juga kelancaran distribusi hingga ke daerah defisit. Ia menekankan bahwa rantai distribusi yang pincang hanya akan membuka celah bagi para spekulan untuk bermain.
“Pasar modern dan pasar tradisional harus sama-sama dikawal. Daerah yang defisit pangan harus jadi prioritas, bukan justru dibiarkan jadi ladang spekulasi,” ujar legislator asal Jawa Tengah tersebut.
Baca juga:
Cuan Muter di Jakarta Pas Imlek Rp 9 Triliun, Target Bang Doel Selama Ramadan-Lebaran Rp 20 T
Guna mengatasi hal tersebut, Riyono mengusulkan tiga langkah konkret:
-
Bulog wajib menjamin stok aman dan merata di seluruh pulau besar.
-
Satgas Pangan melakukan patroli harga harian di pasar-pasar tradisional utama.
-
Pemerintah menjatuhkan sanksi tegas bagi pelanggar Harga Eceran Tertinggi (HET).
Riyono mengingatkan agar negara tidak kalah oleh kepentingan korporasi atau ketergantungan pada produk impor.
"Negara jangan sampai malah ikut mencari untung dari penderitaan rakyat. Tutup celah pelanggaran, kendalikan harga secara presisi," pungkasnya.
