Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo perintahkan bawahanya meningkatkan porsi kredit Usaha MIkro, Kecil dan Menengah (UMKM) melebihi 30 persen dari total kredit perbankan nasional pada 2024. Saat ini, saat ini porsi kredit UMKM masih sebesar 20 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, mencapai target itu, pemerintah akan melonggarkan beberapa ketentuan kredit UMKM. Di antara pelonggaran itu adalah kenaikan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Kemudian untuk kelompok KUR dengan plafon Rp500 juta - Rp1 miliar juga akan ditingkatkan menjadi Rp500 juta - Rp2 miliar.
Baca Juga:
MPR Usul Pemerintah Berikan Bunga Kredit UMKM 1 Persen
“Ini perubahan-perubahan yang diharapkan untuk segera dapat dilaporkan ke Bapak Presiden,” ujar Airlangga.
Selain itu, Jokowi menginginkan, suku bunga UMKM dijaga agar tetap kompetitif. Pemerintah masih mempertimbangkan opsi untuk menaikan penjaminan dari Askrindo dan Jamkrino atau pemberlakukan subsidi bunga KUR program reguler di luar program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Tentu kita akan melihat berapa lagi yang diperlukan dan apabila ini kita lakukan itu ada anggaran-anggaran tambahan yang diperlukan yang sekarang dialokasikan,” ujar Menko Airlangga.
Sebelumnya, pemerintah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 6 persen per tahun, dari semula 7 persen. Selain itu, total plafon KUR juga ditingkatkan dari Rp140 triliun menjadi Rp190 triliun atau sesuai dengan ketersediaan anggaran pada APBN 2020, dan akan terus meningkat secara bertahap hingga Rp325 triliun pada 2024.
Data Badan Pusat Statisik (BPS) 2017 menunjukkan total unit usaha UMKM mencapai 99,9 persen dari total unit usaha. Selain itu, penyerapan tenaga kerjanya sebesar 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jika ditinjau dari kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pun, UMKM menyumbang hingga sebesar 60,34 persen. (Knu)
Baca Juga:
Restrukturisasi Kredit Melandai
