Bercerai di Jabar, PKS dan Partai Demokrat Berkoalisi di Dua Provinsi

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 27 Desember 2017
Bercerai di Jabar, PKS dan Partai Demokrat Berkoalisi di Dua Provinsi

Ketua Umum PKS Sohibul Iman saat konferensi pers di Kantor DPP Partai PKS di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (27/12). (Twitter @PKSejahtera)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 'bercerai' dengan Partai Demokrat setelah mengusung calonnya sendiri pada Pilkada Jawa Barat pada 2018. Koalisi PKS, Partai Gerindra, dan PAN mengumumkan secara resmi mendukung Mayjen TNI (Purn) Sudrajat dan Akhmad Syaikhu sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jabar.

Jawa Barat disebut memang memiliki pemilih dengan daya magnitude yang besar yakni jumlah pemilihnya merupakan 18 persen suara pemilih nasional.

"Jabar punya megnitute yang luar biasa, karena penduduk dan pemilihnya 18 persen, dan jumlah tidak kecil," kata Ketua Umum DPP PKS Shohibul Iman dalam konferensi pers usai rapat internal di Kantor DPP Partai PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (27/12).

Semula PKS bersama-sama Partai Demokrat mendukung pasangan Deddy Mizwar dan Akhmad Syaikhu. Terkait perubahan ini, Shohibul telah berbicara dengan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin.

"Alhamdulillah, Pak Amir Syamsuddin sebagai politisi senior bisa menerima. Beliau sangat dewasa dan bisa memahami pilihan PKS bahwa politik sangat dinamis dan setiap entitas politik punya kalkulasi dan hak masing-masing untuk menentukan pilihannya," katanya.

Selain Amir Syamsuddin, Shohibul juga melakukan komunikasi dengan Deddy Mizwar terkait pilihan PKS pada Pilkada Jabar. Menurut Shohibul, Deddy bisa memahami pilihan PKS tersebut.

"Kami sudah berbicara dan Demiz bisa memahami keputusan dari Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) atau Badan Pekerja Majelis Syura PKS," jelasnya.

Lebih lanjut, Shohibul mengatakan pihaknya ingin memberikan keleluasaan kepada partai-partai lain yang tadinya bersama-sama PKS untuk menentukan sikap ke depan setelah pengumuman ini.

Kendati 'bercerai' di Pilkada Jabar, Shohibul melanjutkan, PKS tetap berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mengusung paket Dr. Zulkieflimansyah dan H.j Siti Rohmi Djalilah pada Pilkada NTB. Selain itu, PKS juga mendukung Partai Demkorat untuk mengusung Benny K Harman sebagai cagub di NTT. (*)

#Pilkada Jawa Barat #H. Deddy Mizwar #PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Soeripto juga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada periode 2004-2009.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Bagikan