PKS Targetkan Menang di 60 Persen Wilayah Pilkada 2024

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 19 September 2024
 PKS Targetkan Menang di 60 Persen Wilayah Pilkada 2024

Presiden PKS Ahmad Syaikhu. MP/Didik Setiawan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sekahtera (PKS) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta, Rabu (19/9). Rapimnas ini fokus membahas mengenai pemenangan Pilkada 2024.

"PKS menargetkan pemenangan 60 persen dari Pilkada serentak yang diikuti di seluruh Indonesia," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu, kepada wartawan di DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (19/9).

Dalam Pilkada 2024, ada sejumlah provinsi yang ada kader PKS ikut berkontestasi. Antara lain, untuk Provinsi Sumatera Barat ada cagub Buya Mahyeldi Ansyarullah, Provinsi Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah dan Provinsi Maluku Utara Muhammad Kasuba.

Syaikhu sendiri ikut maju sebagai calon gubernur bersama pendampingnya Ilham Habibie di Pilkada Jawa Barat. Ada pula, calon wakil gubernur yaitu calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta, Dr. Suswono dan juga calon wakil gubernur Banten, Dimyati Natakusuma dan calon wakil gubernur Provinsi Riau yaitu Dr. Mawardi.

Baca juga:

Prabowo Batal Hadir di Rapimnas PKS

Untuk itu, Syaikhu meminta, seluruh kader PKS bisa optimistis dengan target kemenangan tersebut. Dia pun mendorong seluruh mesin partai untuk tetap semangat, tujuannya guna kemenangan yang lebih paripurna di Pemilu 2029.

Menurut Syaikhu, semakin banyak kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung dan dimenangkan PKS, maka rakyat bisa lebih dilayani dengan kerja optimal para kadernya. "Kami harus optimis dan tetap semangat menyongsong kemenangan di pilkada ini dalam rangka upaya untuk kemenangan pemilu di tahun 2029," tandasnya.

Sekedar informasi, Rapimnas PKS rencananya akan dihadiri Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Namun karena harus ke Filipina, Prabowo batal hadir. (Knu)

#PKS #Pilkada 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan