PKS Soroti Kemiskinan dalam 2 Tahun Kepemimpinan Gibran-Teguh

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 25 Februari 2023
PKS Soroti Kemiskinan dalam 2 Tahun Kepemimpinan Gibran-Teguh

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (Foto: MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Wali Kota Teguh Prakosa sudah dua tahun memimpin Kota Bengawan. Keduanya dilantik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada 26 Februari 2022.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Solo menyoroti kurang baiknya Gibran dalam mengambil kebijakan di tatanan pemerintahan.

Ketua Fraksi PKS DPRD Solo Asih Sunjoto Putro mengatakan, kurang baiknya komunikasi itu mengacu pada kebijakan menaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang menimbulkan polemik sampai akhirnya dibatalkan Gibran.

Baca Juga:

Gibran Minta Ada Kirab Agung saat Jumenengan KGPAA Mangkunegoro X

Ia pun meminta pada Gibran belajar kepada Wali Kota Solo sebelumnya, FX Hadi Rudyatmo agar komunikasi politik bisa berjalan secara baik dan kebijakan yang diambil tidak menimbulkan polemik.

"Kita ambil contoh kebijakan menaikan NJOP sehingga PBB naik 400 persen beberapa waktu yang lalu menjadikan polemik di masyarakat Solo," kata Asih, Sabtu (25/2).

Meskipun akhirnya kebijakan tersebut dicabut. Menurut dia, hal tersebut menjadi contoh bagaimana kebijakan yang diambil belum menunjukkan komunikasi yang baik.

Karena permasalahan komunikasi politik yang tidak efektif, Gibran kurang fokus terhadap pembangunan berbasis pada kesejahteraan masyarakat.

"Data BPS Solo menunjukkan angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 9,03 persen dan pada tahun 2021 naik sebesar 9,4 persen," kata dia.

Baca Juga:

Gibran Revisi Harga Tiket dan Makanan Solo Safari Imbas Tuai Banyak Kritik

Capaian tersebut, kata dia, masih berada di bawah target RPJMD pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 8,62 persen dan target pada 2022 sebesar 8,25 persen. Dia menyebut pembangunan masih fokus pada infrastruktur fisik.

"Dalam sisi non-fisik masih banyak keluhan seperti tergusurnya pedagang di Taman Satwa Taru Jurug yang sampai saat ini tergusur dengan adanya Solo Safari, atau polemik pembangunan sentra mebel beberapa waktu yang lalu," katanya.

Dia menambahkan, perbaikan komunikasi politik dengan semua stakeholder ke depan harus diperbaiki agar pembangunan kesejahteraan rakyat menjadi perhatian. Selain itu, masalah kemiskinan bisa diselesaikan dan capaian sesuai target RPJMD yang telah ditetapkan.

Wali Kota Solo Gibran Rakabiming Raka menerima kritikan PKS tersebut. Diketahui PKS satu-satunya fraksi di DPRD Solo yang menjadi oposisi di pemerintahan Gibran-Teguh

"Terima kasih untuk masukannya. Terima kasih PKS," kata Gibran. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Bupati Kendal Temui Gibran Bahas Potensi Jawa Tengah

#Gibran Rakabuming #Kota Solo #PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
KPK mendorong agar Kemnaker dan para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan melakukan langkah-langkah perbaikan sistem layanan publik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
Indonesia
Warga Solo Boleh Ikut Demo 1 Tahun Prabowo-Gibran Berkuasa, Tapi Ada Syaratnya
Pemkot Solo menyaratkan para pendemo dalam aksinya harus berlangsung damai dan tidak merusak fasilitas umum.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Warga Solo Boleh Ikut Demo 1 Tahun Prabowo-Gibran Berkuasa, Tapi Ada Syaratnya
Indonesia
Jam 12 Siang, BEM UI Bergerak ke Jakarta Tagih Janji Kampanye Prabowo-Gibran
Aksi dimulai pukul 12.00 WIB dengan titik kumpul di Lapangan FISIP UI, Depok.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Jam 12 Siang, BEM UI Bergerak ke Jakarta Tagih Janji Kampanye Prabowo-Gibran
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas Rp 218 Miliar, Pemkot Solo Lakukan Rasionalisasi APBD 2026
Sekda Kota Solo tegaskan pemotongan TKD bersifat sementara dan akan disesuaikan kembali mengikuti perkembangan ekonomi nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 19 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas Rp 218 Miliar, Pemkot Solo Lakukan Rasionalisasi APBD 2026
Indonesia
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Purbaya mengakui bahwa solusi jangka pendek untuk masalah ini masih terbatas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Bagikan