Headline

PKS Serahkan Calegnya yang Tersandung Kasus Asusila Diproses Secara Hukum

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 17 Maret 2019
 PKS Serahkan Calegnya yang Tersandung Kasus Asusila Diproses Secara Hukum

Ilustrasi: MerahPutih/Alfi Rahmadhani

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diduga melakukan perbuatan asusila dengan anak kandungnya sendiri tengah diburu pihak kepolisian.

Caleg berinisial AH itu berasal dari Pasaman Barat, Sumatera Barat kini masih buron dan berada di Depok, Jawa Barat.

Terkait skandal hukum kadernya, Ketua DPC PKS Pasaman Barat Fajri Yustian menyatakan pihaknya menghormati proses hukum dan tidak akan menghalangi kepolisian untuk membekuk AH.

Menurutnya awalnya pihaknya sangat terkejut mendengar informasi terkait AH. Sebab pihaknya sudah sangat selektif dalam perekrutan seluruh caleg dari PKS Pasaman Barat.

"Semulanya, kami tidak percaya mendengar ini sampai kami mendapatkan berita langsung dari perwakilan PKS kecamatan," katanya pada Sabtu (16/3).

Logo PKS
Logo PKS (Foto: PKS Art/pks.org.id)

Sepengetahuan Fajri, Caleg AH juga Imam Masjid Sungai Aur dan akhlaknya terkenal baik di masyarakat. Selain itu memiliki rekam jejak yg baik di tengah masyarakat.

"Atas dasar itulah dan masukan dari berbagai pihak mengangkatnya sebagai caleg dari eksternal yang bukan kader PKS untuk mengisi kekosongan kursi di Daerah Pemilihan 3 Pasaman Barat," ujarnya.

Ia menegaskan sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan oleh pihak Kepolisian Resor Pasaman Barat.

"Dari partai juga tidak akan mentoleransi tindakan asusila tersebut. Untuk itu kami sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung hingga kasus ini benar-benar terungkap," tegasnya.

Pihaknya sebagaimana dilansir Antara sudah berkoordinasi terkait kasus tersebut dan ikut melacak keberadaan AH.

"Kami sedang melakukan investigasi kejadian yg sesungguhnya. Kalau terbukti bersalah PKS akan langsung memecat yang bersangkutan sebagai nggota PKS dan menarik status sebagai caleg PKS serta menyerahkan ke KPU sesuai aturan dan ketentuan berlaku," tegasnya.

Sementara itu Jajaran Kepolisian Resor Pasaman Barat sedang mengejar terlapor ke daerah Depok, Jawa Barat.

"Personel telah kita turunkan mengejar pelaku ke Depok, Jawa Barat. Kesulitannya hingga saat ini, pelaku selalu bergerak dan berpindah-pindah," kata Kepala Polres Pasaman Barat, AKBP Iman Pribadi Santoso di Simpang Empat.

Ia mengatakan pihaknya terus melakukan pengejaran terhadap pelaku yang sebelumnya di Bandung dan saat ini diduga berpindah ke Depok.

Sebelumnya, AH dilaporkan istri dan anaknya karena diduga melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap putri kandungnya sendiri.

Dalam pengakuan korban, terlapor AH sudah menodai dirinya sejak usia 10 tahun hingga berusia 17 tahun.

Selama tujuh tahun itu korban diduga dibujuk dan diancam agar tidak membuka suara tentang perbuatan bejat sang ayah itu.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Prabowo Subianto Akan Terima Gelar dari Kesultanan Kadriah Pontianak

#PKS #Politisi PKS #Tindak Asusila #Kekerasan Seksual Anak
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Guru Anggota TPPK Lakukan Kekerasan Seksual, DPR: Harus Dihukum Berat
Wakil Ketua Komisi X DPR RI menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada seorang guru.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Guru Anggota TPPK Lakukan Kekerasan Seksual, DPR: Harus Dihukum Berat
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Indonesia
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Dewan PKS DKI heran olahraga padel malah dikenakan pajak. Menurutnya, olahraga padel harus difasilitasi.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Bagikan