PKS Sebut Ibu-Ibu Jadi Korban Kenaikan Harga Minyak Goreng

MerahPutih.com - Pemerintah resmi memutuskan untuk melepaskan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sederhana dan premium sesuai harga pasar.

Dalam aturan pengganti yang tertuang dalam Permendag Nomer 11 tahun 2022, HET minyak goreng curah jadi Rp 14.000 per liter dan harga kemasan premium diserahkan kepada mekanisme pasar.

Baca Juga

HET Dicabut, Politikus PKS Heran Tiba-tiba Stok Minyak Goreng Melimpah

"Harga keekonomian yang hampir dua kali lipat dari harga HET, jelas memberatkan masyarakat dan keluarga kelas menengah ke bawah," kata Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati dalam keterangannya, Jumat (18/3).

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga ini, menyayangkan sikap pemerintah yang hanya bisa minta maaf karena tak sanggup kendalikan harga minyak goreng.

"Lagi-lagi Mak-mak yang jadi korban. Seharusnya pemerintah mengendalikan apa yang ada di pasar, tapi ini tidak berdaya mengendalikan dan justru menyerahkan semua mekanismenya oleh pasar. Siapa yang terdampak berat? Mak-mak dan keluarga kelas menengah bawah tercekik, itu rakyat kita bukan orang lain!" tegas Kurniasih.

Ia mengingatkan banyak ibu-ibu yang rela antri berjam-jam, berdesakan, mengular bahkan sudah ada ibu yang meninggal dunia saat mengantre minyak goreng dengan HET.

"Satu nyawa ibu itu sangat berharga dan tak bisa tergantikan oleh apapun juga bagi keluarga. Ini harus menjadi tanggung jawab negara. Belum mereka yang berjuang mengantre, berebut, berdesakan sampe melupakan keselamatan jiwanya demi minyak goreng untuk keluarga," ungkapnya.

Baca Juga

Ketua DPD Tagih Janji KPPU Gebuk Kartel Minyak Goreng

Ia juga mengaku heran, menurut laporan mak-mak saat ini stok minyak goreng mulai ada di pasaran saat harga diserahkan sebagaimana harga keekonomian. Munculnya stok minyak dalam sekejap dengan harga jual yang tinggi semakin membuat publik dipermainkan.

"Saat ada HET minyak goreng menghilang, saat ada harga keekonomian minyak goreng mulai ada stoknya. Ini menimbulkan pertanyaan. Ombudsman sudah menyebut ada penimbunan tapi tidak diungkap pemain besarnya mana siapa. Sekarang stok mulai ada dengan harga tinggi, pemerintah seolah tak berdaya, bagaimana bisa pemerintah yang punya power bisa tak berdaya?" ujar Kurniasih.

Ia mengingatkan tanpa persoalan langka dan mahalnya minyak, komoditas bahan pokok akan naik jelang Ramadan dan Idul Fitri. Tanpa ada intervensi pemerintah, maka masyarakat akan memasuki Ramadan dengan beban yang cukup berat.

"Terbukti stoknya ada, pemerintah punya semua instrumen kekuatan dari regulasi sampai penegakan hukum. Semua alat ada di Pemerintah. Jadi jangan saling lempar tanggung jawab. Fungsi regulator dan pengendali kebutuhan pokok makanan harus dijalankan. PKS meminta ada intervensi untuk menurunkan harga setelah dipastikan mulai dari stok di pasaran sebelum Ramadan. Hentikan derita kaum mak-mak saat ini juga," kata Kurniasih. (Pon)

Baca Juga

Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Berikan Rasa Aman Ketersedian Minyak Goreng