PKS Sebut AHY dan Aher Penuhi Kriteria Nol Cawapres Anies

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 21 Juli 2023
PKS Sebut AHY dan Aher Penuhi Kriteria Nol Cawapres Anies

Arsip foto - Bakal calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan saat Apel Siaga Perubahan di GBK Jakarta, Minggu (16/7/2023). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menambahkan kriteria tambahan untuk bakal cawapres pendampingnya di Pilpres 2024.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, cawcapres yang berduet dengannya harus memenuhi kriteria 0 (nol). Maksud, kriteria nol adalah sosok yang bersih dari masalah dan pemberani.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, syarat nol itu ada pada diri Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan alias Aher dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca Juga:

NasDem Yakin Demokrat Masih Bersama Anies

“Mas AHY dan Kang Aher masuk syarat,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (21/7).

Lebih lanjut Mardani menyambut baik kriteria nol yang disampaikan Anies. Menurutnya, rekam jejak tidak bernoda dari pasangan capres-cawapres Koalisi Perubahan sejalan dengan semangat mewujudkan perubahan yang lebih baik di Indonesia.

“Bagus. Koalisi Perubahan untuk Persatuan ingin lebih baik. Ingin menegakkan keadilan. Ingin Indonesia maju. Karena itu, capres dan cawapresnya mesti tidak dibebani masa lalu,” tuturnya.

Baca Juga:

Demokrat Sebut Anies Sudah Pilih Cawapres, Tinggal Diumumkan

Selain itu, Mardani menilai tidak adanya beban masa lalu yang dipikul capres dan cawapres Koalisi Perubahan akan menutup peluang terjadinya diskriminasi. Karena, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan mayoritas parpol oposisi.

Mardani menambahkan, jejak perjalanan hidup capres-cawapres yang bersih dari masalah akan memperkuat pondasi Koalisi Perubahan untuk memberantas praktik-praktik korupsi di tanah air.

“Tidak ada peluang dikriminalisasi. Dan itu jadi dasar yang kuat untuk membangun Indonesia yang bersih dan berani memberantas korupsi,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

AHY Beberkan Kriteria Cawapres Anies Baswedan

#Anies Baswedan #PKS #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Bagikan