NasDem Yakin Demokrat Masih Bersama Anies

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 21 Juli 2023
NasDem Yakin Demokrat Masih Bersama Anies

Elite Partai Demokrat dengan Gerindra saat silaturahmi kebangsaan di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (20/7/2023). (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih - Pertemuan Demokrat dengan Gerindra menimbulkan banyak tafsir, salah satunya soal partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tengah ditarik untuk mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Melihat adanya upaya menarik teman sekoalisinya, Partai NasDem yakin Demokrat dan PKS akan tetap solid untuk mengusung Anies Baswedan.

Ketua DPP NasDem Willy Aditya menyebut, Demokrat telah memiliki komitmen politik di KPP untuk mendukung Anies Baswedan.

Baca Juga:

Demokrat Sebut Anies Sudah Pilih Cawapres, Tinggal Diumumkan

"Sejauh ini Demokrat sudah dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP)," ucapnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/7).

Dia menilai, pertemuan Gerindra dan Demokrat sebagai sebuah silaturahmi untuk mencairkan suasana politik tanah air.

"Kita harus anjang sana, anjang sini untuk kemudian membuat suasana yang damai di bawah, kita harus melihat di elite kita ternyata enggak ada friksi, mereka berbeda tapi tetap bersatu bahkan bisa saling goda-godaan," ungkap dia.

Willy ingin agar perpolitikan itu dirayakan dengan tak saling bermusuhan meskipun berbeda pilihan.

"Jadi ini sebuah tuntunan politik yang sangat dewasa, mencerahkan dan kami tidak khawatir karena kami sudah punya komitmen politik dengan Demokrat dan PKS untuk Mas Anies," imbuhnya.

Baca Juga:

AHY Beberkan Kriteria Cawapres Anies Baswedan

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) untuk saling memberi tahu atau menginformasikan soal rencana silaturahmi antar-partai.

Ia mengatakan, NasDem juga tidak takut pertemuan itu bakal memengaruhi sikap Demokrat yang sepakat berkoalisi dengan NasDem dan PKS di KPP.

"Kita berpikir positif saja, ya kan. Bahwa Demokrat itu sudah terikat komitmen dengan Koalisi Perubahan," kata Ali kepada awak media.

Mantan Ketua Fraksi NasDem DPR ini mengungkapkan bahwa partai-partai KPP semuanya setara.

Dengan demikian, tidak ada kewajiban partai politik memberitahukan bakal berkunjung atau menerima kunjungan partai politik luar koalisi.

"Kami (NasDem) bukan bawahannya dia, kami bukan atasannya dia kan," ujar Ali. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Wali Kota Seluruh Indonesia Dukung Anies Jadi Presiden

#Gerindra #Partai Demokrat #Anies Baswedan #Pilpres
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prasetyo Hadi: Tidak Ada Instruksi Gerindra untuk Menguasai Dapur MBG atau SPPG
Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada instruksi kepada kader partainya untuk membangun atau menguasai SPPG maupun dapur program MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Prasetyo Hadi: Tidak Ada Instruksi Gerindra untuk Menguasai Dapur MBG atau SPPG
Indonesia
Gerindra Balas Dino Patti Djalal, Diplomasi Presiden tak Bisa cuma lewat Zoom
Pertemuan tatap muka memiliki nilai diplomatik yang jauh lebih besar ketimbang komunikasi jarak jauh.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Gerindra Balas Dino Patti Djalal, Diplomasi Presiden tak Bisa cuma lewat Zoom
Indonesia
Mantan Wamenlu Kritik Perjalanan Luar Negeri Prabowo, Kader Gerindra Nilai Tidak Produktif
Habiburokhman bahkan mencontohkan sejumlah pemimpin dunia yang tetap melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk memperkuat kerja sama bilateral dan memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Mantan Wamenlu Kritik Perjalanan Luar Negeri Prabowo, Kader Gerindra Nilai Tidak Produktif
Indonesia
Gerindra ‘Kesal’ Bantuan Sapi Prabowo Dipolitisir untuk Munculkan Citra Negatif
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong berharap tak ada narasi negatif menyangkut bantuan sapi Presiden Prabowo.
Frengky Aruan - Rabu, 27 Mei 2026
Gerindra ‘Kesal’ Bantuan Sapi Prabowo Dipolitisir untuk Munculkan Citra Negatif
Indonesia
Gerindra Sebut Bantuan Sapi Kurban Prabowo dengan APBN Tidak Melanggar Aturan, Singgung Era Sebelumnya
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menjelaskan terkait bantuan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto menggunakan APBN
Frengky Aruan - Rabu, 27 Mei 2026
Gerindra Sebut Bantuan Sapi Kurban Prabowo dengan APBN Tidak Melanggar Aturan, Singgung Era Sebelumnya
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Anggota DPR dari Gerindra Minta Izin Taksi Green SM Asal Vietnam Dicabut
Tragedi tabrakan maut di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam, yang menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya, memicu sorotan tajam dari berbagai pihak.
Wisnu Cipto - Rabu, 29 April 2026
Anggota DPR dari Gerindra Minta Izin Taksi Green SM Asal Vietnam Dicabut
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Bagikan