PKS Sebut Ada Potensi KKN Jika Gubernur Jakarta Dipilih Presiden

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 11 Desember 2023
PKS Sebut Ada Potensi KKN Jika Gubernur Jakarta Dipilih Presiden

Ilustrasi - Warga berolahraga pagi di kawasan Monumen Nasional Jakarta. ANTARA/Maryati/aa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang Daerah khusus Jakarta yang dalam salah satu usulan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur di tunjuk oleh Presiden menuai polemik.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memandang usulan ini menjadi sebuah kemunduran bagi demokrasi.

Baca Juga:

Gubernur Jakarta Dipilih Presiden Akan Torehkan Catatan Buruk dalam Sejarah

Juru Bicara DPP PKS, Muhammad Iqbal mencontohkan jumlah penduduk Jakarta yang mencapai 12 juta jiwa dengan APBD hampir 80 Triliun Rupiah harus dipimpin orang yang berkompeten dan memiliki legitimasi oleh rakyat.

“Nah, bila ditunjuk Presiden maka berpotensi menjadi ajang Kolusi, Korupsi dan Nepotisme,” katanya dikutip di Jakarta, Senin (11/12).

Ia menuturkan, bisa saja suatu saat Presiden atau Partai pemenang menunjuk keluarga, kerabat atau orang yang tidak memiliki kompetensi memimpin.

“Nah, ini celah terjadinya KKN yang melawan amanat reformasi” ujar dia.

Baca Juga:

Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Surya Paloh Anggap Kebijakan Tak Hargai Demokrasi

PKS, ucap Iqbal dengan tegas menolak RUU ini. Penolakan ini karena RUU itu dianggap Iqbal dibuat secara terburu-buru tanpa kajian yang mendalam dan berpotensi merugikan warga Jakarta dan menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia.

"PKS sejak awal menolak Undang-Undang IKN, sejak awal konsisten agar Ibu kota tetap di Jakarta dan Gubernur serta Wakilnya harus dipilih oleh rakyat. Bukan ditunjuk Presiden," pungkasnya.

Sekedar informasi, penolakan juga datang dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dia menegaskan bahwa Pemerintah tidak setuju apabila kepala daerah ditunjuk oleh Presiden.

Tito menyebut, bahwa pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu. Nantinya, jika sudah diterima maka Presiden akan menunjuk dirinya dan menteri terkait untuk membahas RUU DKJ itu dengan DPR. (Knu)

Baca Juga:

3 Cara Cegah Bakteri Mycoplasma Menurut Dinkes DKI Jakarta

#Mendagri #Tito Karnavian #PKS #Gubernur #Jakarta #DKI Jakarta #Presiden #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Mengintip Ratusan Mobil Truk Koperasi Desa Merah Putih di Lahan Kosong BKT Marunda
Foto udara memperlihatkan sejumlah truk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih terparkir di sebuah lahan kosong di Jakarta Utara, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Mengintip Ratusan Mobil Truk Koperasi Desa Merah Putih di Lahan Kosong BKT Marunda
Indonesia
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Pemerintah DKI sebaiknya mengalokasikan anggarannya untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Berita Foto
Raker Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dengan Komisi XIII DPR
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengikuti RDP bersama Komisi XIII DPR di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Raker Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dengan Komisi XIII DPR
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
Mendagri Tito Minta Gubernur Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November 2026, UMK Menyusul
Mendagri Tito Karnavian meminta gubernur merampungkan penetapan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Lalu, UMK diberi tenggat hingga 26 November 2026.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
Mendagri Tito Minta Gubernur Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November 2026, UMK Menyusul
Berita Foto
Rumah Apung Muara Angke, Bertahan di Tengah Ancaman Tenggelam
Aktivitas penghuni rumah apung yang berdiri di kawasan perairan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rumah Apung Muara Angke, Bertahan di Tengah Ancaman Tenggelam
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Ia juga mendorong bawahannya untuk mengkaji langsung penyebab gangguan listrik tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Bagikan