Pilpres 2019

PKS Sebut Ada Partai Koalisi yang Ajukan Tommy Soeharto sebagai Cawapres Prabowo

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 25 Juli 2018
PKS Sebut Ada Partai Koalisi yang Ajukan Tommy Soeharto sebagai Cawapres Prabowo

Mardani Ali Sera. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Koalisi penantanng Jokowi di Pilpres 2019 yang dimotori Gerindra dan PKS sampai sekarang belum secara definitif menentukan format koalisinya. Namun berdasarkan pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, partainya siap duduk bersama Gerindra, Demokrat dan PAN untuk berdiskusi menentukan capres/cawapres.

"Itu yang harus dilakukan yaitu duduk bersama karena Demokrat mau mengajukan Agus Harimurti, PKS ada sembilan nama, PAN mau Zulkifli Hasan dan Gerindra mau Prabowo, PBB mau Yusril, lalu ada satu yang menginginkan Tommy (Soerhato, red)," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/7).

Menariknya, muncul nama Tommy Soeharto sebagai salah satu kandidat cawapres Prabowo menunjukan bahwa Partai Berkarya kemungkinan besar akan bergabung dengan koalisi penantang Jokowi.

Mardani Ali Sera lebih lanjut mengatakan PKS mau menurunkan tensi apabila parpol lainnya melakukan hal yang sama termasuk kalau nanti muncul nama lain, di luar yang selama ini dibicarakan.

Tommy Soeharto
Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto (ketiga kiri) didampingi Ketua Umum Neneng A Tuti (kedua kiri), Ketua Dewan kehormatan Muchdi PR (kanan) ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Menurut dia, PKS tetap mengajukan sembilan nama sebagai capres ataupun cawapres, namun untuk sosok Ahmad Heryawan (Aher) dan Salim Assegaf Al Jufrie punya catatan khusus.

"Kami tetap sembilan nama, namun belum tahu kalau keputusan Majelis Syuro berubah, kalau Aher menguat karena sukses memimpin di Jawa Barat. Lalu Ustad Salim Assegaf punya kekuatan untuk menyolidkan dan mengambil massa religius," ujarnya.

Mardani sebagaimana dilansir Antara mengaku dirinya mendapatkan informasi bahwa Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengajukan nama Salim Assegaf diajukan sebagai capres ataupun cawapres, saat pertemuan dengan Prabowo Subianto.

Selain itu menurut dia, PKS menyambut baik pertemuan antara Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena menjadi sinyal positif.

"Kami gembira dengan pertemuan SBY-Prabowo, itu sinyal yang baik. Kalau kemarin kita sudah melihat Jokowi dengan enam parpol, pimpinannya sudah bertemu dan sinyalnya baik karena mulai mengerucut walaupun infonya ke Jusuf Kalla," katanya.

Dia meyakini ketika Demokrat bergabung dalam koalisi bersama PKS, Gerindra dan PAN maka akan berjalan efektif namun kemenangan dalam kontestasi Pemilu ditentukan soliditas kader.

Menurut dia, makin banyak pasukan belum tentu makin solid namun semakin kuat kepemimpinan pasukan, koalisi akan solid.

"Kami yakin bergabungnya SBY ke Prabowo makin menguatkan keyakinan kalau 2019 ganti presiden," katanya.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Syarief Hasan Beberkan Agenda Pertemuan SBY dengan Zulkilfi Hasan

#Mardani Ali Sera #PKS #Pilpres 2019 #Tommy Soeharto
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Indonesia
Geger Bendera Bajak Laut One Piece Jelang HUT RI, Mardani: Nikmati Saja
Rakyat itu cerdas dan punya hati
Angga Yudha Pratama - Senin, 04 Agustus 2025
Geger Bendera Bajak Laut One Piece Jelang HUT RI, Mardani: Nikmati Saja
Indonesia
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Selain itu, pemisahan pemilu juga dinilai akan memperkuat otonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Bagikan