Pilpres 2019

PKS Sebut Ada Partai Koalisi yang Ajukan Tommy Soeharto sebagai Cawapres Prabowo

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 25 Juli 2018
PKS Sebut Ada Partai Koalisi yang Ajukan Tommy Soeharto sebagai Cawapres Prabowo

Mardani Ali Sera. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Koalisi penantanng Jokowi di Pilpres 2019 yang dimotori Gerindra dan PKS sampai sekarang belum secara definitif menentukan format koalisinya. Namun berdasarkan pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, partainya siap duduk bersama Gerindra, Demokrat dan PAN untuk berdiskusi menentukan capres/cawapres.

"Itu yang harus dilakukan yaitu duduk bersama karena Demokrat mau mengajukan Agus Harimurti, PKS ada sembilan nama, PAN mau Zulkifli Hasan dan Gerindra mau Prabowo, PBB mau Yusril, lalu ada satu yang menginginkan Tommy (Soerhato, red)," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/7).

Menariknya, muncul nama Tommy Soeharto sebagai salah satu kandidat cawapres Prabowo menunjukan bahwa Partai Berkarya kemungkinan besar akan bergabung dengan koalisi penantang Jokowi.

Mardani Ali Sera lebih lanjut mengatakan PKS mau menurunkan tensi apabila parpol lainnya melakukan hal yang sama termasuk kalau nanti muncul nama lain, di luar yang selama ini dibicarakan.

Tommy Soeharto
Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto (ketiga kiri) didampingi Ketua Umum Neneng A Tuti (kedua kiri), Ketua Dewan kehormatan Muchdi PR (kanan) ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Menurut dia, PKS tetap mengajukan sembilan nama sebagai capres ataupun cawapres, namun untuk sosok Ahmad Heryawan (Aher) dan Salim Assegaf Al Jufrie punya catatan khusus.

"Kami tetap sembilan nama, namun belum tahu kalau keputusan Majelis Syuro berubah, kalau Aher menguat karena sukses memimpin di Jawa Barat. Lalu Ustad Salim Assegaf punya kekuatan untuk menyolidkan dan mengambil massa religius," ujarnya.

Mardani sebagaimana dilansir Antara mengaku dirinya mendapatkan informasi bahwa Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengajukan nama Salim Assegaf diajukan sebagai capres ataupun cawapres, saat pertemuan dengan Prabowo Subianto.

Selain itu menurut dia, PKS menyambut baik pertemuan antara Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena menjadi sinyal positif.

"Kami gembira dengan pertemuan SBY-Prabowo, itu sinyal yang baik. Kalau kemarin kita sudah melihat Jokowi dengan enam parpol, pimpinannya sudah bertemu dan sinyalnya baik karena mulai mengerucut walaupun infonya ke Jusuf Kalla," katanya.

Dia meyakini ketika Demokrat bergabung dalam koalisi bersama PKS, Gerindra dan PAN maka akan berjalan efektif namun kemenangan dalam kontestasi Pemilu ditentukan soliditas kader.

Menurut dia, makin banyak pasukan belum tentu makin solid namun semakin kuat kepemimpinan pasukan, koalisi akan solid.

"Kami yakin bergabungnya SBY ke Prabowo makin menguatkan keyakinan kalau 2019 ganti presiden," katanya.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Syarief Hasan Beberkan Agenda Pertemuan SBY dengan Zulkilfi Hasan

#Mardani Ali Sera #PKS #Pilpres 2019 #Tommy Soeharto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Bagikan