Pilpres 2019

PKS Sebut Ada Partai Koalisi yang Ajukan Tommy Soeharto sebagai Cawapres Prabowo

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 25 Juli 2018
PKS Sebut Ada Partai Koalisi yang Ajukan Tommy Soeharto sebagai Cawapres Prabowo

Mardani Ali Sera. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Koalisi penantanng Jokowi di Pilpres 2019 yang dimotori Gerindra dan PKS sampai sekarang belum secara definitif menentukan format koalisinya. Namun berdasarkan pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, partainya siap duduk bersama Gerindra, Demokrat dan PAN untuk berdiskusi menentukan capres/cawapres.

"Itu yang harus dilakukan yaitu duduk bersama karena Demokrat mau mengajukan Agus Harimurti, PKS ada sembilan nama, PAN mau Zulkifli Hasan dan Gerindra mau Prabowo, PBB mau Yusril, lalu ada satu yang menginginkan Tommy (Soerhato, red)," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/7).

Menariknya, muncul nama Tommy Soeharto sebagai salah satu kandidat cawapres Prabowo menunjukan bahwa Partai Berkarya kemungkinan besar akan bergabung dengan koalisi penantang Jokowi.

Mardani Ali Sera lebih lanjut mengatakan PKS mau menurunkan tensi apabila parpol lainnya melakukan hal yang sama termasuk kalau nanti muncul nama lain, di luar yang selama ini dibicarakan.

Tommy Soeharto
Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto (ketiga kiri) didampingi Ketua Umum Neneng A Tuti (kedua kiri), Ketua Dewan kehormatan Muchdi PR (kanan) ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Menurut dia, PKS tetap mengajukan sembilan nama sebagai capres ataupun cawapres, namun untuk sosok Ahmad Heryawan (Aher) dan Salim Assegaf Al Jufrie punya catatan khusus.

"Kami tetap sembilan nama, namun belum tahu kalau keputusan Majelis Syuro berubah, kalau Aher menguat karena sukses memimpin di Jawa Barat. Lalu Ustad Salim Assegaf punya kekuatan untuk menyolidkan dan mengambil massa religius," ujarnya.

Mardani sebagaimana dilansir Antara mengaku dirinya mendapatkan informasi bahwa Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengajukan nama Salim Assegaf diajukan sebagai capres ataupun cawapres, saat pertemuan dengan Prabowo Subianto.

Selain itu menurut dia, PKS menyambut baik pertemuan antara Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena menjadi sinyal positif.

"Kami gembira dengan pertemuan SBY-Prabowo, itu sinyal yang baik. Kalau kemarin kita sudah melihat Jokowi dengan enam parpol, pimpinannya sudah bertemu dan sinyalnya baik karena mulai mengerucut walaupun infonya ke Jusuf Kalla," katanya.

Dia meyakini ketika Demokrat bergabung dalam koalisi bersama PKS, Gerindra dan PAN maka akan berjalan efektif namun kemenangan dalam kontestasi Pemilu ditentukan soliditas kader.

Menurut dia, makin banyak pasukan belum tentu makin solid namun semakin kuat kepemimpinan pasukan, koalisi akan solid.

"Kami yakin bergabungnya SBY ke Prabowo makin menguatkan keyakinan kalau 2019 ganti presiden," katanya.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Syarief Hasan Beberkan Agenda Pertemuan SBY dengan Zulkilfi Hasan

#Mardani Ali Sera #PKS #Pilpres 2019 #Tommy Soeharto
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Pemerintah perlu segera melakukan pendataan ulang terhadap tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam basis data BKN guna mempercepat proses administrasi penyerapan formasi ASN secara sistematis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
Indonesia
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
PKS mengkritik agresi AS-Israel ke Iran. PKS menilai, bahwa hal itu mencederai perdamaian dunia.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
Indonesia
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Pelarangan tersebut seharusnya tidak hanya berlaku pada pilpres, tetapi juga pada pemilihan kepala daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 27 Februari 2026
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Indonesia
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Kehati-kehatian ini khususnya terkait dengan klausul pengakuan standar regulasi produk pertanian dan daging Amerika Serikat.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Bagikan