PKS Pastikan Usung Imam Budi Hartono Jadi Calon Wali Kota Depok

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 April 2024
PKS Pastikan Usung Imam Budi Hartono Jadi Calon Wali Kota Depok

Depok. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tahapan pemilihan kepala daerah sudah dimulai. Partai politik tengah menjaring calon bahkan sudah mengantongi calon yang akan diusung, termasuk dalam Pilkada Kota Depok, Jawa Barat, yang selama ini dimenangkan oleh kader Partai Keadilan Sejahtera.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu memastika mengusung kader internal pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Depok yaitu Imam Budi Hartono.

Baca juga:

PKS Keluarkan SK Penunjukan Imam Budi Hartono Maju Pilkada Depok

"Terus semangat, untuk melanjutkan perjuangan Pilkada 2024. Mudah-mudahan yang kita usung (Imam Budi Hartono)," kata Ahmad Syaikhu dalam siaran digitalnya, Selasa (23/4).

Ahmad Syaikhu menyakini, Imam Budi Hartono bakal calon wali kota yang mampu membawa Kota Depok lebih baik, karena mampu dan memiliki pengalaman.

"Insya Allah akan sukses. Dan bisa membawa Kota Depok ke depan lebih baik lagi. Allahuakbar," ungkap Ahmad Syaikhu.

Selain itu Ahmad Syaikhu juga mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 H kepada para anggota, simpatisan PKS dan warga Kota Depok.

"Saya Ahmad Syaikhu (Presiden PKS) mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum (mohon maaf lahir dan batin) khususnya anggota dan simpatisan PKS di Kota Depok," ungkapnya dalam video tersebut.

Sementara itu Imam Budi Hartono membenarkan PKS mengusung kader internal pada Pilkada Depok 2024. Hal itu diinformasikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat Imam Budi Hartono dan pengurus DPD PKS Kota Depok ke kediaman ketua partai politik tersebut.

"Kami (PKS Kota Depok) halalbihalal silaturahim lebaran pengurus (Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Kota Depok ke kediaman Presiden PKS Ust Ahmad Syaikhu," tutur Imam.

Iman Budi Hartono merupakan Wakil Wali Kota Depok yang mendampingi Mohammad Idris dalam lima tahun terakhir ini.

Baca juga:

Bareskrim Bongkar Pemalsuan BBM di Empat SPBU Tangerang dan Depok

#UU Pilkada #Pilkada Depok #Pilkada 2024 #PKS
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
BPS mencatat angka pernikahan di Indonesia terus menurun dan terendah dalam satu dekade. PKS soroti faktor ekonomi dan perubahan sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
Indonesia
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Revisi UU Pemilu akan dilakukan bersama dengan memperhatikan sistem dan mekanisme yang disiapkan oleh masing-masing partai politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Indonesia
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Kecenderungan biaya politik menjadi lebih mahal itu ada karena hanya segelintir elite yang memegang akses
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Indonesia
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional dan dinilai demokratis. ?
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Indonesia
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Pada saat itu, pembentuk UUD tidak menemukan kata sepakat untuk satu model pemilihan kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Indonesia
Politikus Demokrat Tolak Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Soroti Politik Uang hingga Ketidaknetralan Aparat
Akar persoalan pilkada terletak pada lemahnya regulasi. Oleh karena itu, perlu perbaikan menyeluruh terhadap Undang-Undang Pilkada
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Politikus Demokrat Tolak Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Soroti Politik Uang hingga Ketidaknetralan Aparat
Indonesia
Pilkada via DPRD Belum Dibahas, Dasco: Kita Fokus Tangani Bencana
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR belum membahas Pilkada lewat DPRD dan meminta semua pihak fokus pada penanganan bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Pilkada via DPRD Belum Dibahas, Dasco: Kita Fokus Tangani Bencana
Bagikan