Headline

PKS Munculkan Suhaimi, Pengamat: Dia Paham Dinamika Politik DKI

Eddy FloEddy Flo - Senin, 07 Januari 2019
PKS Munculkan Suhaimi, Pengamat: Dia Paham Dinamika Politik DKI

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi. Foto:http://jakarta.pks.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin memuji langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengajukan Abdurrahman Suhaimi dalam bursa kandidat Cawagub DKI Jakarta.

Suhaimi yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu dipandang sebagai figur yang mumpuni untuk menggantikan Sandiaga Uno.

Karena, menurut Ujang, Suhaimi mengetahui betul tentang Jakarta dan dinamika politiknya mengingat saat ini memiliki posisi strategis dalam badan legislatif DKI Jakarta.

"Dia (Suhaimi) paham dinamika politik di DKI. Karena dia ketua fraksi," kata Ujang saat dikonfirmasi merahputih.com, Senin (7/1).

Pengamat Politik Ujang Komarudin
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin (Foto: Twitter @UiUkom)

Selain itu, sambung dia, keuntungan PKS mendapuk Suhaimi menjadi calon DKI 2 karena ia merupakan kader partai terbaik yang dikomandoi Sohibul Iman ini.

"Tentu dia merupakan kader PKS ," terangnya.

Menurut Ujang Komarudin, merupakan hal yang biasa di dunia politik secara mengejutkan PKS memunculkan Suhaimi menjadi calon orang nomor dua di Jakarta itu.

"Politik memang selalu menghadirkan kejutan. Termasuk pengajuan nama Suhaimi," tuturnya.

Sebelumnya, PKS telah menyerahkan tiga nama kandidat calon wakil gubernur DKI Jakarta ke Gerindra.

Ketiga nama itu adalah Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, dan Sekretaris Umum DPW PKS DKI Agung Yulianto.(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Megawati Cerita Bersahabat Baik dengan Prabowo, Tapi Anak Buah Gitu Ya?

#PKS #Pengamat Politik #Wakil Gubernur DKI Jakarta #Sandiaga Uno
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Bagikan