Andika Pratama
MerahPutih.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta masyarakat mengawasi anggaran Rp110 triliun yang dialokasikan pemerintah dalam menghadapi COVID-19. Menurut Mardani, jika tak diawasi dengan ketat, maka potensi penyelewengan bakal terjadi.
"Aspek ini perlu kita “kuliti” secara bersama karena dana sebesar itu beririsan langsung dengan masyarakat,” kata Mardani dalam keteranganya, Rabu (6/5).
Baca Juga
Arus Balik Bikin Jakarta Berpotensi Kena Gelombang Kedua COVID-19
Menurut Mardani, anggaran Rp110 triliun tersebut di antaranya, untuk tambahan jaringan pengaman sosial sebesar Rp65 triliun. Di dalamnya ada dana sebesar Rp8,3 triliun untuk 19 juta keluarga yang terjaring Program Keluarga Harapan (PKH).
Kemudian Rp10,9 triliun untuk sembako bagi 4,8 juta keluarga dan Rp10 triliun tambahan untuk Kartu Prakerja dan sebagainya. Salah satu yang perlu diawasi adalah kartu pra kerja.
"Saya sudah sampaikan pemerintah perlu modifikasi manfaat dari program ini. Target dan kegunaan perlu disesuaikan dengan kondisi para pekerja yang banyak ter-PHK. Focus pada social safety net,” jelas Mardani.
Terkait dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mekanisme pencairannya masih sulit dan viralnya protes Bupati Boltim, Sulawesi Utara, kata Mardani, merupakan potret di lapangan. Untuk itu, koordinasi sampai tingkat RT dan RW sangat penting karena mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Mardani berharap program ini tidak hanya menyasar ke masyarakat miskin yang sudah terdata namun juga masyarakat rentan miskin kelas menengah hingga pekerja informal.
Ia menyebut, dari semua skema program perlindungan sosial, perlu ada grand design khusus pemetaan program agar tidak tumpang tindih, seperti penyaluran bansos pusat/desa bertabrakan dengan program di daerah.
"Harus dilakukan sinkronisasi kebijakan anggaran pusat & daerah," jelas Mardani.
Baca Juga
Sebagaimana diketahui, dari anggaran belanja APBN 2020 sebesar Rp110 T yang dialokasikan untuk Jaring Pengaman Sosial ini, diantaranya 65 T untuk tambahan Jaringan Pengaman Sosial dan didalamnya ada dana 8,3 T untuk 19 juta keluarga yang terjaring program PKH.
Lalu 10,9 triliun untuk sembako (bagi 4,8 juta keluarga) dan 10 triliun tambahan untuk kartu prakerja dan lain-lain. (Knu)
