PKS Masih Bahas Usulan Anies Baswedan Jadi Cagub Jakarta

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 24 Mei 2024
PKS Masih Bahas Usulan Anies Baswedan Jadi Cagub Jakarta

Anies Baswedan. (Foto: MP/Cahyo Purnomoedi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menerima usulan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Jakarta untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Gubernur.

Namun, secara mekanisme akhir, masih akan dibahas di tingkat pusat sebelum diputuskan. Hal tersebut diutarakan oleh Ketua DPP PKS Bidang Humas, Ahmad Mabruri.

"Iya betul DPTW Jakarta sudah memutuskan untuk mengusulkan Anies Baswedan sebagai Bacagub ke DPP. Selanjutnya ada mekanisme di internal. Jadi, kita tunggu keputusan DPP," kata Mabruri dalam keterangannya, Jumat (24/5).

Ia juga menambahkan, PKS masih terus mengusung beberapa nama lain, termasuk kader dari internal untuk menjadi pemimpin di Jakarta.

Baca juga:

Sudirman Said Ingin Anies Baswedan Jadi Tim Suksesnya di Pilkada DKI

"Pemilu kemarin kan Alhamdulillah PKS diamanahkan menjadi partai pemenang di Jakarta. Tentu ada harapan agar dapat mengajukan kadernya untuk mengisi kursi Gubernur Jakarta," ujarnya.

Mabruri juga menyampaikan komunikasi dengan partai lain untuk membangun koalisi menuju Pilkada Jakarta yang juga terus berjalan.

"Yang jelas PKS tidak bisa sendirian, harus bermitra. Makanya komunikasi dengan partai-partai lain juga terus berjalan. Kita ingin munculkan yang terbaik untuk warga Jakarta," pungkasnya. (Pon)

Baca juga:

PKS Isyaratkan Bentuk Poros Baru Lawan Khofifah-Emil di Pilkada Jatim

#Anies Baswedan #Gubernur #Pilkada 2024 #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Pemerintah Belum Tetapkan Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo
kementerian koordinator yang ia pimpin menjalankan koordinasi secara berkala bersama pejabat fiskal dan moneter.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Juli 2026
Pemerintah Belum Tetapkan Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo
Bagikan