PKS Kirim Kader Jago Anggaran Isi Kursi Wagub DKI

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 28 Agustus 2018
PKS Kirim Kader Jago Anggaran Isi Kursi Wagub DKI

Suasana kebersamaan PKS dan Gerindra semasa Pilkada 2018 (Foto: Twitter @PKSejahtera)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PKS menjamin akan mengirimkan kader terbaik yang bersih dari korupsi untuk mengisi kursi kekosongan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Memiliki intergritas yang bersih dari korupsi, punya komptensi, orang yang mampu berkomunikasi dengan stek holder," kata politikus PKS yang juga Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Achmad Yani saat dihubungi wartawan, Selasa (28/8).

mardani
Sandiaga Uno didampingi Mardani Ali Sera saat peluncuran buku #2019GantiPresiden di Menteng, Jakarta. Mardani digadang-gadang sebagai sosok pengganti Sandi untuk mengisi kursi Wagub DKI dari PKS. (MP/

Adapun 4 nama yang diusulkan oleh PKS yakni Mardani Ali Sera, Ahmad Heryawan, Ahmad Syaikhu, dan Nurmansyah Lubis. Bahkan, lanjut dia, kader terbaik yang akan diusulkan PKS menggantikan Sandiaga Uno di kursi Wagub DKI juga menguasai bidang penganggaran.

"Artinya bahwa memang orang–orang yang disiapkan memiliki kompetensi dalam bidang anggaran itu, sehingga nanti mereka yang duduk di wagub bisa membantu gubernur, setidaknya bisa melakukan tugas-tugas sebagaimana yang dilakukan wagub yang lalu," tuturnya.

Sandiaga Uno saat menyampaikan pidato pengunduran diri sebagai Wakil Gubernur DKI di hadapan DPRD DKI, Senin (27/8). Foto: MP/Asropih

Politisi Partai PKS ini juga mengaku partainya telah memiliki nama-nama kader terbaik untuk mengisi kekosongan jabatan Wagub DKI. Hanya saja saat ini PKS masih menerima masukan dari kader lain dan masyarakat. .

"Sudah ya, dari nama yang ada sudah dipegang, tapi ini dinamis terus ya, mungkin ada masukan-masukan, yang jelas keputusan ada di DPP PKS," ungkapnya (Asp)

#PKS #Wakil Gubernur DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Rano Karno Tegaskan Jakarta Harus Jadi Ruang Aman untuk Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat
Wakil Gubernur DKI menegaskan Jakarta harus menjadi ruang publik yang inklusif, terbuka bagi diskusi, dan menjamin kebebasan masyarakat berpendapat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
Rano Karno Tegaskan Jakarta Harus Jadi Ruang Aman untuk Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan