PKS Jabar Bantah Minta Uang Miliaran Rupiah ke Brigjen Pol Siswandi

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 16 Januari 2018
PKS Jabar Bantah Minta Uang Miliaran Rupiah ke Brigjen Pol Siswandi

ilustrasi. (Foto: ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPD PKS Kota Cirebon, Karso membantah pernyataan bakal calon wali kota Cirebon Brigjen Pol Siswandi soal dimintai mahar politik. Menurut Karso, pihaknya tidak pernah menerima uang dari pihak manapun.

Bantahan tersebut disampaikannya seusai memberikan keterangan kepada Panwaslu Kota Cirebon dan tim penegakkan hukum terpadu atau (Gakkumdu).

"Saya sama sekali tidak tahu urusan itu (permintaan mahar)," katanya di Kantor Panwaslu Kota Cirebon Jalan Penamparan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (16/1).

Saat wartawan mencecarnya terkait kemungkinan ada oknum DPD PKS yang meminta mahar, Karso pun lagi-lagi mengaku tidak tahu.

Sebelumnya, PKS telah mengeluarkan bantahan terkait pernyataan Brigjen Pol Siswandi soal dimintai mahar politik hingga miliaran rupiah. PKS telah melakukan investigasi internal.

"Kami telah melakukan investigasi kepada semua pihak di internal PKS yang terlibat dalam proses penerbitan SK untuk Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon," ujar Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/1).

Menurut Abdul Hadi, PKS Jawa Barat tidak pernah merekomendasikan pasangan Siswandi-Euis Fetty Fatayati untuk maju sebagai pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon. Sementara itu, pihak pasangan Siswandi-Euis mengklaim mendapat dukungan dari koalisi umat, yaitu PKS, PAN, dan Partai Gerindra.

"Sepanjang catatan kami, DPW PKS Jawa Barat tidak pernah memproses nama Siswandi-Euis. Dan DPP PKS mustahil memproses nama yang tidak diajukan secara resmi oleh DPW," jelasnya. (*)

Berita ini berdasarkan laporan Mauritz, kontributor Merahputih.com untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya di: Gagal Maju Pilwalkot Cirebon, Siswandi: Terimakasih PKS Sudah Menzalimi Saya

#Pilkada Serentak #PKS #Cirebon
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Hati-Hati Beli Kosmetik di TikTok dari Cirebon, 5 Akun Jual Krim Bermerkuri Laku Rp 70 Juta Sebulan
Jaringan produsen kosmetik ilegal mengandung merkuri yang dijual melalui sejumlah akun TikTok digerebek Bareskrim di Cirebon, Jawa Barat. Empat orang diamankan, termasuk pemilik akun TikTok.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 Mei 2026
Hati-Hati Beli Kosmetik di TikTok dari Cirebon, 5 Akun Jual Krim Bermerkuri Laku Rp 70 Juta Sebulan
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
Indonesia
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
PKS mengkritik agresi AS-Israel ke Iran. PKS menilai, bahwa hal itu mencederai perdamaian dunia.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
Indonesia
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Pelarangan tersebut seharusnya tidak hanya berlaku pada pilpres, tetapi juga pada pemilihan kepala daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 27 Februari 2026
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Indonesia
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Kehati-kehatian ini khususnya terkait dengan klausul pengakuan standar regulasi produk pertanian dan daging Amerika Serikat.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Bagikan