Eddy Flo
MerahPutih.Com - Tata kelola pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat sorotan tajam dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Di satu sisi, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menggaungkan semangat efisiensi dan debirokratisasi, namun di tepi lain malah sejumlah wacana tata kelola pemerintahan justru kontraproduktif.
Baca Juga:
Panggil Bamsoet Bicara Urusan Parpol di Kantor Kemenko Kemaritiman, Luhut Dikritik
Politisi PKS yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera menunjuk salah satu contohnya rencana menambah hari libur bagi pegawai negeri sipil (PNS) menjadi tiga hari. Pemerintah saat ini tengah menggodok recana bahwa mulai tahun 2020, PNS akan libur dari Jumat sampai Minggu.
Mardani menungkapkan wacana tersebut sama dengan saat pemerintah melempar wacana pemangkasan eselon III dan IV.
"Saya menilai ini sama seperti lontaran isu pemangkasan eselon III dan IV, lalu dengan artifisial intelijen sama dengan lontaran-lontaran yang tidak produktif dalam memahami reformasi birokrasi," kata Mardani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12).
Menurut Mardani, kalau Indonesia ini mau maju, maka harus memiliki desain besar reformasi birokasi.
"Sebelum ini dilontarkan isu PNS bisa kerja di rumah, sekarang malah berkembang lagi menjadi tambahan libur. Buat saya puzzle-puzzle ini jangan dilontarkan satu per satu," jelasnya.
Mardani menjelaskan kalau mau serius, Pemerintah lebih baik melakukan pemangkasan jumlah kementerian. Menurutnya, jumlah ideal kementerian adalah 14 hingga 15 saja. Misalnya, Kementerian Perdagangan bisa digabung dengan Kementerian Luar Negeri.
Di Australia, kata dia, tidak ada Kementerian Perdagangan, tetapi semuanya ada di dalam Kemenlu. "Karena memang perdagangan yang banyak (hubungan) keluar," ujarnya.
Begitupun di Kanada, Kementerian Jalan Raya, Kementerian Pertahanan dan Keamanan Energi dijadikan satu. Semuanya menjadi sederhana, berbeda dengan Indonesia yang sekarang ini memiliki 34 kementerian.
"Jumlah kementerian saja banyak. Lalu itu mau tambah libur, loh yang bekerja siapa?" ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah tengah menggodok penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di lingkup pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019.
Dalam penilaian kinerja itu, nantinya ASN akan dikategorikan menjadi 3 peringkat, yaitu peringkat terbaik (exceed expectation) sebesar 20 persen, peringkat menengah sekitar 60-67 persen, dan peringkat terendah (low) sebesar 20 persen.
Ketua PMO (Project Management Office) Penilaian Kinerja Waluyo mengatakan, nantinya 20 persen ASN yang mendapat peringkat terbaik akan diberikan berbagai keistimewaan, salah satunya boleh bekerja dari rumah.
Langkah ini juga merupakan uji coba terkait flexible working arrangement di beberapa K/L.
Baca Juga:
Mardani Ali Sera Serang Jokowi-Sofyan Djalil Tidak Kompak Umumkan Ibu Kota
Rencananya, uji coba bakal dilakukan mulai Januari 2020 untuk 7 instansi pusat, antara lain BKN, LAN, Bappenas, Kemenpan RB, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Kita bekerja kan wajibkan 10 hari (2 minggu) 80 jam kerja. Ini bisa diubah jadi 9 hari saja tapi tetap 80 jam kerja. Sehingga hari Jumatnya bisa libur," kata Waluyo di Jakarta, Selasa (3/12).
Kendati demikian, Waluyo menegaskan hal itu bukan untuk semua ASN. 20 persen ASN dengan peringkat terbaik pun mesti dilihat kembali bagaimana posisinya di kantor.(Knu)
Baca Juga:
