Panggil Bamsoet Bicara Urusan Parpol di Kantor Kemenko Kemaritiman, Luhut Dikritik

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 04 Desember 2019
 Panggil Bamsoet Bicara Urusan Parpol di Kantor Kemenko Kemaritiman, Luhut Dikritik

Legislator DPR RI F-PKS, Mardani Ali Sera. Foto: pks.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan sangat menyayangkan dan sedih tempat pemerintah dijadikan lobi politik di kantor Kementerian Kemaritiman dan Investasi soal Ketua Umum Golkar.

Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan memang menemui mantan Caketum Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) di kantornya untuk meminta tak maju.

Baca Juga:

Tak Mau Perkeruh Internal Golkar, Bamsoet Pilih Satu Gerbong dengan Airlangga

“Kementerian itu harus menjadi lembaga negara yang tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Walaupun menterinya dari partai politik, dia tetap harus punya etika,” kata Mardani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12).

Menko kemaritiman Luhut Panjaitan dikritik PKS
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan (Foto: antaranews)

Mardani menjelaskan bahwa jika lobi politik tidak terlalu dominan saat pertemuan, itu tetap seharusnya dihindari.

“Kita cuma mikir kan, ya kan cuma lima menit. Bukan lima menitnya. Anda sudah menciderai etika itu,” jelas Mardani.

Kantor pemerintahan kata Mardani, harus steril dan bebas dari segala urusan politik praktis. Terkait sikap Luhut yang sudah terlanjur menjadikan kantor Kementerian untuk pertemuan tokoh Partai Golkar, Mardani berujar bahwa Luhut telah mencederai etika.

Baca Juga:

Mundur Dari Pencalonan, Airlangga Puji Bamsoet Setinggi Langit

“Walaupun menterinya dari partai politik, dia tetap harus punya etika. Tidak boleh pertemuan apa, kita cuma mikir kan, ya kan cuma lima menit. Bukan lima menitnya. Anda sudah mencederai etika itu,” tutur Mardani.

Diketahui, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyatakan mundur dari pencalonan Ketua Umum Partai Golkarperiode 2019-2024.(Knu)

Baca Juta:

Mundurnya Bamsoet Dari Perebutan Ketum Golkar Rusak Proses Demokrasi

#Luhut Panjaitan #Menko Kemaritiman #Bambang Soesatyo #Partai Golkar #Mardani Ali Sera
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Pemerintah perlu segera melakukan pendataan ulang terhadap tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam basis data BKN guna mempercepat proses administrasi penyerapan formasi ASN secara sistematis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Indonesia
Erick Thohir hingga Bamsoet Puji Sosok Jerry Hermawan Lo yang Peduli Sesama di Peluncuran Buku “The Art of Simple Leadership”
Founder JHL Group Jerry Hermawan Lo itu bukan lahir dari kemewahan ataupun jalan pintas menuju puncak bisnis
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
Erick Thohir hingga Bamsoet Puji Sosok Jerry Hermawan Lo yang Peduli Sesama di Peluncuran Buku “The Art of Simple Leadership”
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Soal MBG, Menkeu Purbaya Tantang Luhut soal Transparansi Data
Purbaya menantang Luhut soal program Makan Bergizi Gratis. Simak kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 06 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Soal MBG, Menkeu Purbaya Tantang Luhut soal Transparansi Data
Indonesia
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Status kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Nus Kei, naik ke penyidikan. Kedua pelaku terancam hukuman mati.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Partai Golkar mendorong ambang batas parlemen naik jadi 5 persen. Angka itu dinilai masih memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi partai politik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Indonesia
Ketua DPD Golkar Nus Kei Tewas Ditusuk Saat Pijakan Tanah Kelahiran, Dua Pelaku Langsung Diringkus Polisi
Keluarga korban segera membawa Nus Kei ke RS Karel Sadsuitubun pada pukul 12.00 WIT untuk mendapatkan pertolongan medis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 April 2026
Ketua DPD Golkar Nus Kei Tewas Ditusuk Saat Pijakan Tanah Kelahiran, Dua Pelaku Langsung Diringkus Polisi
Indonesia
Golkar Minta RUU Pemilu Segera Dibahas, Tahapan Awal Sudah Dekat
Golkar meminta pemerintah dan DPR untuk membahas RUU Pemilu. Hal itu dikarenakan Pemilu 2029 segera mendekati tahapan awal.
Soffi Amira - Kamis, 16 April 2026
Golkar Minta RUU Pemilu Segera Dibahas, Tahapan Awal Sudah Dekat
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Golkar: Tunggu Keputusan Prabowo
Partai Golkar angkat bicara soal isu reshuflle kabinet. Menurut Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji mengatakan, bahwa hal itu merupakan wewenang Presiden.
Soffi Amira - Kamis, 16 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Golkar: Tunggu Keputusan Prabowo
Indonesia
Fenomena 'No Viral No Justice, saat Keadilan Baru Muncul setelah Viral, Hukum Bekerja hanya demi Popularitas
Fenomena no viral no justice menjadi tanda adanya persoalan mendasar dalam sistem penegakan hukum nasional.
Dwi Astarini - Senin, 09 Maret 2026
Fenomena 'No Viral No Justice, saat Keadilan Baru Muncul setelah Viral, Hukum Bekerja hanya demi Popularitas
Indonesia
Tingkatkan Kursi Golkar di DPR RI, Bahlil Lahadalia Pilih Jalur Caleg Papua Pemilu 2029
Orientasi Partai Golkar ke depan akan menitikberatkan pada hasil kerja nyata dan loyalitas para anggotanya
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 14 Februari 2026
Tingkatkan Kursi Golkar di DPR RI, Bahlil Lahadalia Pilih Jalur Caleg Papua Pemilu 2029
Bagikan