Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong keterwakilan perempuan dalam ranah politik, termasuk dalam komposisi KPU-Bawaslu periode 2022-2027. Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetyani Aher.
"Demokrasi adalah sebuah proses yang memberikan kedaulatan di tangan rakyat. Demokrasi yang berkualitas harus melibatkan rakyat secara substantif dan langsung, termasuk kaum perempuan," ujar Netty dalam keterangannya, Selas (15/2).
Baca Juga:
Hari ini, Enam Calon Anggota KPU dan Dua Calon Anggota Bawaslu Dicecar DPR
Netty menilai, perbedaan pengalaman yang dimiliki oleh perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki menjadi salah satu alasan keniscayaan untuk menghadirkan perempuan dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan politik.
"Kehadiran perempuan dalam politik bukan hanya pada konteks ide atau gagasan, melainkan juga kehadiran fisik," ujarnya.
Menurut Netty, keberadaan perempuan juga dibutuhkan untuk melengkapi formulasi kebijakan dan arah pembangunan demokrasi yang berkualitas, pembangunan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan serta makin mendekatkan pada sasarannya.
"Yakni kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, UUD 1945,” tegas Netty.
Anggota legislatif dari Dapil Jawa Barat VIII berharap, agar banyak perempuan yang menemukan jalan suksesnya melalui keterlibatan dalam politik, baik di legislatif, maupun di lembaga penyelenggara Pemilu.
"Dalam proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu RI yang tengah berlangsung di DPR RI, diharapkan setidaknya 30 persen perempuan terpilih. Bukan hanya di pusat, tetapi juga diikuti menempatkan 30 persen perempuan di lembaga penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kota-kabupaten," katanya.
Netty menutup pemaparannya dengan mengutip ucapan politisi dan pahlawan nasional J. Leimena tentang hakikat politik. KPU dan Bawaslu harus mampu menjadi lembaga yang memastikan hadirnya demokrasi berkualitas, demokrasi yang melayani rakyat.
"Sebagaimana Bapak Leimena mengatakan bahwa sejatinya politik bukan sekedar alat untuk mencapai kekuasaan, tapi politik adalah seperangkat etika untuk memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat Indonesia,” tutupnya. (Pon)
Baca Juga:
Kerja Melebihi 8 Jam, Calon Anggota KPU Petahana Usulkan Tambahan Honor KPPS
