Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menduga bakal ada ‘guncangan’ usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas partai politik dalam pencalonan kepala daerah di pilkada.
"Ada guncangan-guncangan mungkin terkait dengan keputusan MK dalam proses pendaftaran di KPU, KPUD, persyaratannya ternyata dibuat lebih ringan, tidak 20 persen lagi, tapi 7,5 persen," kata Syaikhu di Tangerang, Selasa (20/8).
Baca juga:
RK Akui Putusan MK Ubah Ambang Batas Syarat Pilkada Untungkan Warga
Guncangan itu bisa munculnya calon-calon kepala daerah yang selama ini tak punya ‘kendaraan’ untuk maju di Pilkada karena partainya tak mendapat kursi cukup untuk mengusung.
Ia berharap PKS fokus memenangkan calon kepala dan wakil kepala daerah yang telah diusung di Pilkada 2024. "Kami sukseskan sampai menang," tutur dia.
PKS juga tidak akan mengubah dukungan terhadap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada serentak 2024, dan tetap dilanjutkan.
"Kiranya apa yang sudah kami mulai itu bisa kami lanjutkan, dan kami sukseskan sampai menang," tutur dia.
Sebelumnya diberitakan, MK mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Gelora yang meminta partai politik tanpa kursi DPRD dapat mengusung calon kepala daerah. Kedua partai politik tersebut menggugat Pasal 40 UU Pilkada yang mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20 persen kursi DPRD atau 25 persen perolehan suara sah pileg sebelumnya.
Baca juga:
MK berpendapat bahwa ketentuan itu tidak relevan untuk dipertahankan sehingga harus dinyatakan inkonstitusional.
"Jika dibiarkan berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 secara terus-menerus dapat mengancam proses demokrasi yang sehat," kata hakim konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 itu, Selasa (20/8). (Knu)
