PKS DKI Minta Kader Bekerja Keras untuk Pemilu 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 20 Februari 2023
PKS DKI Minta Kader Bekerja Keras untuk Pemilu 2024

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai politik sudah mulai merancang strategi untuk bisa memperoleh kemenangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, baik tingkat nasional dan daerah.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, untuk mendulang kemenangan, dibutuhkan kerja partai dengan menggerakan kader untuk menggaet suara rakyat.

Untuk itu, Khoirudin meminta mesin partai bekerja menjalankan sosialisasi, sehingga tahun depan perolehan PKS bisa memuaskan.

Baca Juga:

Presiden PKS jadi Anggota Kehormatan Forum Silaturahim Pendekar Indonesia

"Mudah-mudahan semuanya bekerja maksimal untuk kemenangan PKS DKI Jakarta," harap Khoirudin dalam acara Launching Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) PKS DPR RI dan DPRD Provinsi DKI Jakarta serta Pelantikan Koordinator Daerah Pemilihan (Kordapil) PKS DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini mengingatkan, tentunya ada dinamika dalam menyambut kemenangan, seperti pada pengalaman tahun 2019. Mudah-mudahan dinamika dalam rangka sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan penuh kebaikan.

Politisi PKS asli Betawi ini juga berharap, dengan semangat berlomba-lomba dalam kebaikan membuat, suasana kondusif dan bisa sama-sama raih kemenangan.

“Menang pemilu DKI Jakarta, menang Pilpres, menang Pilkada DKI Jakarta, insyaallah," tuturnya.

Baca Juga:

Dukungan Demokrat dan PKS kepada Anies Dinilai Hanya Basa Basi Politik

Khoirudin juga menambahkan, setidaknya indikasi kemenangan itu tampak ketika Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil surveinya, PKS DKI Jakarta memperoleh 38,2 persen.

"Tugas kita bersama untuk mempertahankan hasil survei, bahkan sedapat mungkin meningkatkan suaranya agar kita bisa menang," tegasnya. (Asp)

Baca Juga:

PKS dan Demokrat Dinilai Belum Serius Dukung Anies di Pilpres 2024

#PKS #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Bagikan