PKS DKI Kembali Usung Heru Budi sebagai Pj Gubernur Jakarta

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 12 September 2024
PKS DKI Kembali Usung Heru Budi sebagai Pj Gubernur Jakarta

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. (Foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta memutuskan skors rapat penetapan dan pengusulan nama kandidat calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, yang akan menjadi pengganti Heru Budi Hartono, pada Jumat (13/9).

Pada agenda tersebut, nantinya partai politik legislatif Kebon Sirih menyerahkan tiga sosok pengganti Heru. Rencananya, jadwal rapat penggantian Heru dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta berencana kembali mengusulkan Heru Budi sebagai Pj Gubernur Jakarta. Diketahui, masa jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur akan berakhir pada 17 Oktober 2024 mendatang.

"Sudah yaitu Pak Heru Budi Bartono," kata Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Khoirudin saat dikonfirmasi awak media, Kamis (12/9).

Baca juga:

Alasan PDIP DKI Dorong Kembali Heru Budi Jadi Pj Gubernur Jakarta

Ketua DPW PKS DKI Jakarta ini menegaskan, bahwa PKS Kebon Sirih hanya menyodorkan nama Heru sebagai Pj Gubernur DKI.

Khoirudin menyebutkan, alasan partainya kembali mengusulkan nama Heru karena kinerjanya maksimal di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Terlebih lagi, kata Khoirudin, selama menjabat sebagai Pj Gubernur, Kota Jakarta menjadi lebih aman dan kondusif.

"Kinerjanya bagus, membawa kedamaian," tutur Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.

Baca juga:

Parpol Jangan Terlalu Lama Pilih Kandidat PJ Gubernur DKI, Toh Ditentukan Jokowi

DPRD DKI akan menggelar rapat pemberian usulan dan penetapan tiga nama usulan Pj Gubernur DKI, Jumat (13/9). Nantinya, tiga nama itu akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kemudian, Presiden melalui Kemendagri yang akan menentukan sosok Pj Gubernur DKI pengganti Heru Budi. (Asp)

#Heru Budi Hartono #Gubernur Jakarta #PKS #Pilkada 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan