Andika Pratama
MerahPutih.com - Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyepakati bahwa pemerintah akan menambah kuota BBM bersubsidi.
Menteri ESDM diminta fokus mewujudkan keputusan raker tersebut ketimbang berwacana penyesuaian harga pertalite, solar dan gas LPG 3 kilogram.
Baca Juga
Terus Bertambah, Kapolri Ungkap 117 Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
Dalam raker tersebut, Komisi VII menanggapi secara datar strategi jangka menengah dan jangka panjang Kementerian ESDM terkait dengan penyesuaian harga pertalite, solar dan gas LPG 3 kilogram.
"Dan terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut tidak masuk dalam kesimpulan rapat," kata Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto, dalam keterangannya, Kamis (14/4).
Menurut Mulyanto, yang penting diperjuangkan oleh Menteri ESDM adalah bagaimana membuat tenang masyarakat dengan menjalankan kesimpulan raker tersebut. Salah satunya adalah kesepakatan untuk menambah kuota solar, pertalite dan minyak tanah melalui revisi APBN 2022.
Mulyanto menjelaskan, khusus untuk perubahan kuota solar dan minyak tanah, yang merupakan bahan bakar yang disubsidi pemerintah maka perlu pembahasan lanjut antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR.
"Penambahan kuota BBM bersubsidi ini adalah langkah penting agar kita dapat mengantisipasi geliat pertumbuhan ekonomi di ujung pandemi COVID-19 dan gejolak harga migas pasca perang Rusia-Ukraina," ujarnya.
Baca Juga
Politikus partai Dakwah ini berharap perubahan tersebut tidak berdampak negatif bagi masyarakat, karena ketersediaan BBM dalam keadaan cukup, aman dan terkendali.
Oleh karena itu Mulyanto mendesak Menteri ESDM, BPH Migas dan Pertamina untuk meningkatan pengawasan dan pengendalian solar bersubsidi agar terdistribusi tepat sasaran.
"Berbagai langkah efektif harus betul-betul digencarkan, agar BBM solar ini tidak menyimpang, terutama kepada kendaraan pertambangan, perkebunan sawit, termasuk juga untuk mobil mewah," imbuhnya.
Menurut Mulyanto, uang negara yang terbatas, termasuk untuk penambahan kuota BBM harus diimbangi dengan pengawasan yang baik oleh pemerintah agar BBM bersubsidi benar-benar dimanfaatkan oleh pihak yang berhak.
"Tentunya kuota BBM bersubsidi ini tidak dapat ditambah-tambah lagi. Bisa jebol keuangan negara, kalau kuota BBM bersubsidi ini bertambah lagi. Karena pengendalian yang baik harus dilakukan," pungkasnya.
Untuk diketahui dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM, disepakati untuk menambah kuota pertalite sebesar 5.45 juta kiloliter, sehingga menjadi 28,50 juta kilo liter.
Kuota solar ditambah sebanyak 2,29 juta kiloliter, sehingga menjadi 17,39 juta kiloliter. Kuota minyak tanah ditambah sebanyak 0,10 juta kilo liter, sehingga menjadi 0,58 juta kiloliter. (Pon)
Baca Juga
Jelang Mudik, Kementerian ESDM Klaim Antrean Kendaraan Isi BBM Sudah Terurai
