DPR Tekankan Transparansi ESDM, Publik Berhak Nikmati Penurunan Harga BBM

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
DPR Tekankan Transparansi ESDM, Publik Berhak Nikmati Penurunan Harga BBM

Ilustrasi bahan bakar minyak. Foto Magnific

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta pemangku kepentingan sektor energi untuk serius memantau perkembangan harga minyak dunia dan membukanya ke publik.

Transparansi harga BBM Dunia ke publik menjadi penting menyusul adanya kesepahaman damai (MoU) antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi meredakan ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Baca juga:

14 Kesepahaman Amerika dan Iran Buat Akhiri Perang

“Jangan menutupi fakta jika memang harga minyak dunia mengalami penurunan. Apabila tren harga minyak turun dan faktor-faktor pembentuk harga BBM memungkinkan, maka masyarakat juga berhak menikmati penurunan harga BBM di dalam negeri,” kata Rivqy, di Jakarta, Jumat (19/6).

Transparansi Harga BBM Dunia

Menurutnya, kebijakan energi nasional harus berkeadilan dan berpihak pada masyarakat luas. Dia menekankan, pemerintah harus menyampaikan kondisi sebenarnya kepada publik.

Jika terdapat faktor lain yang menekan harga BBM, seperti nilai tukar rupiah, biaya distribusi, maupun kondisi fiskal, maka penyesuaian tetap bisa dilakukan secara proporsional.

Kalau memang masih ada faktor negatif yang membuat ruang penurunan harga BBM terbatas, silakan disampaikan secara terbuka. Namun seluruh kebijakan harus tetap berada dalam koridor yang berkeadilan,

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim.

Kemandirian Energi Jadi Agenda Mendesak

Legislator itu juga menyoroti tingginya pengaruh dinamika global terhadap perekonomian Indonesia, khususnya sektor minyak dan gas bumi. Ketergantungan terhadap pasokan energi global membuat Indonesia rentan terhadap gejolak geopolitik internasional.

Baca juga:

Pertemuan Perdamaian Iran dan AS di Swiss Dibatalkan, Tidak Ada Penjelasan Pembatalan

“Perkembangan di belahan dunia lain, mulai dari konflik, ketegangan politik, hingga kesepakatan antarnegara, bisa langsung berdampak pada harga energi yang dirasakan masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sektor migas kita masih sangat dipengaruhi oleh dinamika global,” tuturnya

Karena itu, Rivqy mendorong pemerintah mempercepat langkah strategis menuju kemandirian energi nasional, termasuk peningkatan produksi migas domestik, optimalisasi eksplorasi, serta penguatan investasi sektor energi.

“Indonesia tidak boleh terus-menerus berada dalam posisi rentan terhadap perubahan harga energi dunia. Swasembada migas sama pentingnya dengan swasembada pangan,” pungkasnya. (Pon)

#Harga BBM #Menteri ESDM #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kekerasan KKB Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat
Pemerintah didesak untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di Papua.
Yusuf Abdillah - Minggu, 20 September 2026
Kekerasan KKB Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat
Berita Foto
Doa Bersama untuk Lima Jurnalis dan Tiga Kru Kapal yang Hilang di Selat Sunda
Jurnalis menggelar doa bersama untuk lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak di Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 18 September 2026
Doa Bersama untuk Lima Jurnalis dan Tiga Kru Kapal yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Ingatkan Menkeu Suahasil Nazara Fokus ke Perbaikan Ekonomi
Dolfie berharap, Suahasil mampu menjalankan agenda pemerintah sekaligus memperkuat langkah-langkah perbaikan ekonomi Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
DPR Ingatkan Menkeu Suahasil Nazara Fokus ke Perbaikan Ekonomi
Berita Foto
RUU Reforma Agraria Ditargetkan Rampung Sebelum Hari Tani Nasional
Wakil Ketua BAM Adian Napitupulu dan Anggota Baleg Muhammad Khozin dan Anggota DPR, Azis Subekti di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 15 September 2026
RUU Reforma Agraria Ditargetkan Rampung Sebelum Hari Tani Nasional
Indonesia
Pemerintah Diminta Hati-Hati Soal Data Pribadi Saat Pembukaan 200 Juta Rekening Warga
DPR akan terus memantau pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk bagaimana pemerintah dan perbankan mengeksekusi pembukaan rekening secara massal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Pemerintah Diminta Hati-Hati Soal Data Pribadi Saat Pembukaan 200 Juta Rekening Warga
Indonesia
Harga Minyak Dunia Tembus USD 100, Pertamina Pastikan Harga Pertalite dan Solar tak Naik sampai Akhir Tahun
Keputusan tersebut tetap berlaku meski harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami fluktuasi.
Dwi Astarini - Senin, 14 September 2026
Harga Minyak Dunia Tembus USD 100, Pertamina Pastikan Harga Pertalite dan Solar tak Naik sampai Akhir Tahun
Indonesia
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Regulasi itu diatur untuk menghadirkan kepastian hukum dan kesetaraan tanggung jawab dalam ekosistem media yang terus berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Rancangan regulasi itu juga memuat pengaturan tentang Dewan Pengawas BRAN yang bertujuan menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja BRAN.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
 RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Indonesia
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?
Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?
Indonesia
Paripurna DPR Setujui Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Buatan Yugoslavia Pada 1979
KRI Ki Hajar Dewantara saat ini separuh badannya ada di air, di dermaga Ujung, Semampir, Surabaya, Jawa Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Paripurna DPR Setujui Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Buatan Yugoslavia Pada 1979
Bagikan