PKS Bocorkan Motif Tersembunyi Anies Revisi Perda Becak

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Jumat, 12 Oktober 2018
PKS Bocorkan Motif Tersembunyi Anies Revisi Perda Becak

Tukang becak di Jakarta. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PKS membocorkan motif di balik rencana Gubernur DKI Anies Baswedan untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang mengakomodasi becak di wilayah Jakarta DKI.

"Jadi revisi yang dimaksudkan Pak Gubernur itu adalah untuk menertibkan dan mengatur becak-becak yang sudah ada jadi bukan yang mungkin sebagian orang itu akan memahaminya menambah becak banyak dan sebagainya," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menanggapi polemik yang saat ini menyeruak soal dihubungi wartawan, Jumat (12/10).

abdurrahman suhaimi jakarta.pks.id
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi. Foto:http://jakarta.pks.id

Menurut Suhaimi, motif Anies ini harus dibuka ke publik karena banyak pihak yang salah paham terkait rencana Pemprov DKI merevisi perda tersebut. Apalagi, lanjut dia, banyak yang mengkritik Perda direvisi untuk menambah banyak jumlah becak di Jakarta.

Atas dasar itu, Suhaimi menegaskan PKS mendukung penuh rencana Anies merevisi Perda nomor 8 tahun 2007. "Revisi Perda itu supaya memastikan lebih tertib itu yang pertama, yang kedua supaya mereka lebih jelas hak-haknya (tukang becak) kapan operasi, kapan tidak sehingga bisa ditertibkan," tandas dia.

anies
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. MP/Asropih

Sebelumnya, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari menyebut bahwah merevisi perda nomor 8 tahun 2007 ini sebagai kemunduran berfikir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Karena saat ini banyak trasportasi modern yang tengah dibangun seperti Mass Rapid Transit (MRT) maupun Light Rail Transit (LRT).

"Tapi kalau tujuan angkutan, kita sudah terlalu maju sudah ada MRT LRT sudah ada busway masak kita memikirkan itu lagi. Saya kira itu kemunduran berpikir yang dilakukan gubernur," kata Bestrati saat dihubungi wartawan, Kamis (11/10). (Asp)

#Perda Becak #Anies Baswedan #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Bagikan