PKS Bicara Nasib Koalisi Pendukung Anies Pasca-Apel Siaga NasDem

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 17 Juli 2023
PKS Bicara Nasib Koalisi Pendukung Anies Pasca-Apel Siaga NasDem

Presiden PKS Ahmad Syaikhu (dua kanan) memberi keterangan kepada wartawan pada sela-sela kegiatannya menghadiri Apel Siaga NasDem di SUGBK, Jakarta, Minggu (16/7/2023). ANTARA/Fauzi Lamboka.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rombongan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghadiri Apel Siaga Perubahan Partai Nasdem di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (16/7).

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut, Apel Siaga Perubahan Partai NasDem ini sebagai bentuk upaya mengukuhkan konsolidasi di antara partai-partai pembentuk Koalisi Perubahan.

Syaikhu juga menyebut, kompaknya anggota partai pengusung Koalisi Perubahan menghadiri acara menunjukkan kokohnya koalisi yang akan mengusung Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Baca Juga:

3 Elite Golkar Hadiri Apel Siaga Perubahan NasDem di SUGBK

"Insyaallah, koalisi kami akan semakin kokoh dan bisa berjalan mengusung Anies Rasyid Baswedan," ungkap Syaikhu di Jakarta, Minggu (16/7).

Ia menyebut tentang rencana diadakannya konsolidasi koalisi antara PKS, NasDem, dan Demokrat.

"Setelah masing-masing partai membuat konsolidasi masing masing, berikutnya kita akan membentuk konsolidasi bersama, bahkan membuat sekber yang ini bagian dari upaya untuk memenangkan Anies Baswedan," jelas Syaikhu.

Baca Juga:

Polisi Kerahkan 500 personel Cegah Kemacetan saat Apel Siaga NasDem

Sekadar informasi, Demokrat, NasDem, dan PKS sudah meneken kesepakatan kerja sama politik untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Koalisi juga sudah menetapkan kriteria cawapres yang diserahkan kepada capres.

Namun, koalisi ini belum memutuskan cawapres sampai saat ini. (Knu)

Baca Juga:

NasDem Klaim 180 Ribu Kader Bakal Hadiri Konsolidasi Nasional di GBK

#PKS #Anies Baswedan #Pilpres #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Bagikan