PKS Belum Pastikan Dukungan untuk Ilham Habibie, Ambil Sikap soal Pilkada Jabar pada Akhir Juli

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 18 Juli 2024
PKS Belum Pastikan Dukungan untuk Ilham Habibie, Ambil Sikap soal Pilkada Jabar pada Akhir Juli

Ilham Habibie Ilham saat berkunjung ke kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta Selatan, Kamis (18/7). MP/Ponco Sulaksono

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menyatakan belum memutuskan mendukung putra sulung Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie. Syaikhu memperkirakan PKS akan menentukan sikap paling cepat pada akhir bulan ini.

Hal tersebut disampaikan Syaikhu usai menerima kedatangan Ilham Habibie bersama para petinggi Partai NasDem, Kamis (18/7). NasDem sudah lebih dulu menyatakan dukungan pada Ilham di Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2024.

Namun, dalam pertemuan itu, PKS belum mendukung Ilham sebagai bakal cagub di Pilkada Jabar. Syaikhu mengklaim masih menyiapkan formulasi guna memperoleh format pasti di Pilkada Jabar.

"Terkait formulasi yang ditanyakan. Mungkin hari ini bang Ilham belum leading. Tapi, masih ada waktu 4 bulan lagi untuk kita terus lakukan sosialisasi di masyarakat Jabar," kata Syaikhu di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (18/7).

Baca juga:

NasDem Kawal Ilham Habibie Temui Petinggi PKS Bahas Pilkada Jabar

Meski sudah dikunjungi, Syaikhu menyebut pembahasan PKS dan NasDem masih tak kunjung menemui titik temu. Hanya saja, Syaikhu memastikan PKS dan NasDem punya kesepahaman soal pengembangan Jakarta dan Jabar.

"Belum pada tatanan yang fix ya. Tapi, nanti akan kita bicarakan yang detail pada kesempatan akan datang. Tapi, dari sisi kesepahaman, tadi (PKS dan NasDem) ingin memajukan DKI dan Jabar yaitu kita sudah memulai itu," ucapnya.

Syaikhu mengungkapkan PKS akan memberi jawaban pasti soal koalisi mendukung Ilham bersama Nasdem paling cepat pada akhir bulan ini.

"Kita nanti buat deadline disepakati bersama. Apakah sampai akhir Juli atau awal Agustus. Nanti dari situ kita akan bisa menyepakati kira-kira siapa formulasi yang akan dimajukan dari PKS maupun dari NasDem," imbuhnya.

Baca juga:

PKB Resmi Usung Dadang Supriatna-Ali Syakieb di Pilkada Kabupaten Bandung

Anggota Komisi I DPR RI ini menyebut masih membicarakannya dengan tataran internal PKS.

"Sehingga mungkin nanti formulasinya setara bagaimana kita tanyakan ke Sekjen untuk kita bahas lebih detail," pungkas Syaikhu. (Pon)

#PKS #Ilham Habibie #Pilkada Jawa Barat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Frengky Aruan

Jurnalis dan editor senior yang berkarier di media nasional sejak 2011. Mengawali karier sebagai reporter di BolaNews (Kompas Gramedia Group), kemudian menjadi editor di Sport Satu, sebelum bergabung sebagai Editor Senior di MerahPutih.com dan BolaSkor.com. Berpengalaman meliput perkembangan sepak bola nasional sejak era dualisme PSSI, dengan fokus pada jurnalisme investigasi, wawancara mendalam, analisis taktis dan statistik olahraga, penyuntingan berita, serta jurnalisme cek fakta untuk berbagai isu yang menjadi perhatian publik.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan