PKPI Kejar SK dari Kemenkumham

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 29 Oktober 2016
PKPI Kejar SK dari Kemenkumham

Rakornas PKPI di Sekretariat DPN di Cut MeutiaJakarta. (Dok./Istimewa/PKPI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Bersamaan dengan hari peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2016, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Sekretariat Dewan Pimpinan Nasional Jakarta.

Pengurus PKPI dari 32 Dewan Pimpinan Provinsi yang hadir, menyampaikan kembali pernyataan dukungannya kepada Haris Sudarno sebagai Ketua Umum PKPI hasil KLB Grand Cempaka.

Hasil dari Rakornas tersebut, pada intinya adalah kebulatan tekad dr seluruh Dewan Pimpinan Propinsi PKPI yang hadir, untuk mendukung Haris Sudarno sebagai Ketua PKPI, sesuai amanat Kongres Luar Biasa PKPI di Grand Cempaka tanggal 22 s/d 24 Agustus 2016 yang lalu.

Berdasarkan hasil Rakornas tersebut, PKPI menyatakan bahwa PKPI tetap solid dan tidak pernah ada perpecahan ataupun dualisme kepemimpinan ataupun kepengurusan.

Kepengurusan PKPI hanya ada satu, yakni Dewan Pimpinan Nasional PKPI hasil Kongres Luar Biasa Grand Cempaka tgl 22 s/d 24 Agustus 2016 yang dipimpin oleh Haris Sudarno..

Kongres Luar Biasa yg diselenggarakan di Grand Cempaka merupakan KLB yg telah disahkan dan diterima oleh Kemenkumham.

DPN hasil KLB di Hotel Sahid dan dihadiri oleh Ketua Umum PKPI saat itu telah diakui dan terdaftar di Kantor Kemenkumham bahwa telah ada pergantian Ketua Umum PKPI dari Pejabat lama Isran Noor, kepada Pejabat baru yakni Haris Sudarno.

Hasil Kongres Luar Biasa PKPI Grand Cempaka telah diterima secara aklamasi oleh seluruh peserta yang hadir, karena itu tidak ada perselisihan internal atau perpecahan ataupun dualisme sebagaimana. dimaksud dalam UU No. 2 Tahun 2011.

Karena itu hanya ada satu kepengurusan DPN PKPI, yakni DPN PKPI hasil KLB Grand Cempaka.

Mengingat sampai peringatan hari Sumpah, Kemenkumham belum juga mengeluarkan SK tentang hasil KLB PKPI di Grand Cempaka tanggal 22 s/d 24 Agustus yang lalu, maka Rakornas juga menyatakan dukungannya untuk melakukan upaya hukum agar segera memperoleh pengesahan dari Kemenkumham.

Rakornas PKPI juga dihadiri para sesepuh pendiri PKPI, seperti Lulu Edi Sudrafjat, Prof. Sri Edi Swasono, Letjen (Purn) Yusuf Kertanegara, Mayjen (Purn) Mashudi Darto, Sri Herawati, Djiteng, beserta Senior dan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional lainnya. (Dsyamil)

 

 

 

#Kemenkumham #PKPI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Dirjen AHU Ungkap PP Nomor 30 Tahun 2026 Diterbitkan karena Perubahan Nomenklatur Kementerian
Regulasi baru tersebut menggantikan PP Nomor 45 Tahun 2024 yang masih menggunakan nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 

Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Dirjen AHU Ungkap PP Nomor 30 Tahun 2026 Diterbitkan karena Perubahan Nomenklatur Kementerian
Indonesia
Implementasi KBLI 2025 Dipermudah, Bisa Konversi Otomatis di AHU dan OSS
KBLI 2025 ini juga memberikan dua skema kemudahan, yaitu kebijakan konversi otomatis juga penyesuaian manual.
Dwi Astarini - Kamis, 23 April 2026
Implementasi KBLI 2025 Dipermudah, Bisa Konversi Otomatis di AHU dan OSS
Indonesia
Wamenkum Sebut Penyusunan Aturan Pelaksana KUHAP Baru Capai 80 Persen
Wamenkum, Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, proses penyusunan aturan pelaksana KUHAP baru mencapai 80 persen.
Soffi Amira - Rabu, 26 November 2025
Wamenkum Sebut Penyusunan Aturan Pelaksana KUHAP Baru Capai 80 Persen
Indonesia
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Mardiono mendaftarkan kepengurusan PPP per 30 September 2025.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Indonesia
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Saat ini Kementerian Hukum (Kemenkum) menunggu dan memproses dokumen pendaftaran dari setiap kubu yang mengklaim sebagai pengurus sah.
Dwi Astarini - Selasa, 30 September 2025
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Indonesia
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART
Pemerintah akan mengacu kepada undang-undang dan memastikan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendaftaran parpol. ?
Dwi Astarini - Senin, 29 September 2025
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART
Indonesia
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Wamen HAM sebut standar HAM internasional wajib jadi acuan dalam pembahasan RUU KUHAP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Indonesia
Ditjen AHU Pastikan tak akan Ikut Campur Konflik Dualisme HNSI
Ditjen AHU diperintahkan agar menjadi fasilitator untuk menyelesaikan konflik dualisme HNSI.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Ditjen AHU Pastikan tak akan Ikut Campur Konflik Dualisme HNSI
Indonesia
Pemerintah Berharap RUU KUHAP Tak Lebur Tugas Polisi, Jaksa Hingga Hakim
Polisi memiliki tugas sebagai penyidik utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 Februari 2025
Pemerintah Berharap RUU KUHAP Tak Lebur Tugas Polisi, Jaksa Hingga Hakim
Indonesia
Irjen Nico Afinta Eks Kapolda Jatim Jadi Sekjen Kemenkumham
Menkumham, Supratman Andi Agtas melantik Irjen Pol Nico Afinta sebagai Sekjen Kemenkumham yang baru.
Wisnu Cipto - Rabu, 25 September 2024
 Irjen Nico Afinta Eks Kapolda Jatim Jadi Sekjen Kemenkumham
Bagikan