PKB Usul Nama Koalisi PBNU, NasDem Tak Setuju

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 08 September 2023
PKB Usul Nama Koalisi PBNU, NasDem Tak Setuju

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni saat memberikan keterangan di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (4/9/2023). (ANTARA/Hendri Sukma Indrawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perubahan nama koalisi pendukung pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk Pilpres 2024 mengemuka.

Hal itu seiring dengan pernyataan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukmanul Khakim yang mengusulkan kedua partai politik memakai nama Koalisi PBNU.

Baca Juga

Prabowo Bisa Tiru Langkah Jokowi soal Penentuan Cawapres

Partai NasDem mengaku tak setuju jika nama koalisi pendukung pasangan Anies-Cak Imin menjadi Koalisi PBNU, akronim dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.

Pasalnya, nama PBNU sudah melekat dengan organisasi Islam, meski nama yang diusulkan partai besutan Cak Imin itu untuk koalisi merupakan sebuah akronim.

"Yang pertama, PBNU kan sudah memiliki organisasi sendiri. Jadi janganlah bawa-bawa nama PBNU," kata Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, kepada wartawan, Jumat (8/9).

Baca Juga

PKB Masih Tunggu Dukungan Resmi PKS ke Anies-Cak Imin di Pilpres 2024

Sahroni mengatakan sikap partainya soal penamaan koalisi, masih menunggu keputusan para pimpinan partai di koalisi pendukung Anies-Cak Imin.

"NasDem terkait nama koalisi tunggu para bos duduk bersama untuk menamakan tagline koalisi. Apapun usulan nama nanti tunggu para bos datang dan duduk bersama saja, baru tentukan nama tagline ke depan," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menegaskan, secara pribadi ia tidak sepakat dengan penamaan Koalisi PBNU. Ia khawatir penamaan itu bakal berdampak pada organisasi lainnya.

Sebelumnya Ketua DPP PKB Lukmanul Khakim menjelaskan alasannya mengusulkan nama Koalisi PBNU. Salah satunya, pasangan Anies-Cak Imin dianggap berkomitmen memperjuangkan dasar-dasar dari negara Indonesia. (Pon)

Baca Juga

Muncul Ridwan Kamil Kandidat Cawapres Ganjar, Sandiaga Fokus Jadi Menteri

#PKB #Partai Nasdem
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Kebijakan tersebut perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat keluarga sebagai fondasi pembangunan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Pemerintah memahami bahwa kritik memiliki fungsi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Indonesia
Presiden Prabowo Terharu Ijtima Ulama PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Indonesia
Gagasan ekonomi yang dijalankan pemerintah bukanlah pemikiran baru ataupun milik pribadi, melainkan berlandaskan amanat konstitusi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Terharu Ijtima Ulama PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Indonesia
Indonesia
Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Seluruh partai politik dan elemen bangsa pada dasarnya memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
 Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Berita Foto
Presiden Prabowo Hadiri Puncak Peringatan Harlah ke-28 PKB di Jakarta
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam peringatan Hari Lahir ke-28 PKB di Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 23 Juli 2026
Presiden Prabowo Hadiri Puncak Peringatan Harlah ke-28 PKB di Jakarta
Indonesia
Prabowo Hadiri Puncak Hari Lahir Ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa
Pada H-1 acara, PKB melantik 19.675 pengurus Dewan Pengurus Cabang PKB se-Indonesia. Setelah itu, PKB pada Kamis siang hingga sore mengadakan forum Ijtima' Ulama Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
Prabowo Hadiri Puncak Hari Lahir Ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa
Indonesia
Cak Imin Lantik 19.675 DPC Baru, Janjikan Prabowo Hadir di Puncak Harlah PKB Nanti Malam
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar melantik 19.675 DPC baru se-Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dipastikan hadir dan berpidato di puncak Harlah ke-28 PKB di JCC Senayan, Jakarta.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Juli 2026
Cak Imin Lantik 19.675 DPC Baru, Janjikan Prabowo Hadir di Puncak Harlah PKB Nanti Malam
Bagikan