PKB Usul Duet Anies-Cak Imin Pakai Nama Koalisi PBNU

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 07 September 2023
PKB Usul Duet Anies-Cak Imin Pakai Nama Koalisi PBNU

Bakal capres Anies Baswedan dan bakal cawapres Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan usai deklarasi Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023). (ANTARA/Ananto Pradana)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah resmi menjalin koalisi dengan Partai NasDem. Kedua partai politik juga mendeklarasikan Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai pasangan bakal capres-cawapres 2024.

Atas kesepakatan politik yang telah terjalin, Ketua DPP PKB Lukmanul Khakim mengusulkan kedua partai politik memakai nama "Koalisi PBNU".

Dia menjelaskan, Koalisi PBNU merupakan akronim dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.

Baca Juga:

Legislator PKB Dorong Pemerintah Beri Insentif pada Petani yang Gagal Panen Akibat Kemarau

"Saya mengusulkan nama koalisi NasDem-PKB: Koalisi PBNU. Koalisi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945," kata Lukmanul kepada wartawan, Kamis (7/9)

Lukmanul menuturkan, Anies dan Cak Imin memiliki komitmen untuk berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Menurutnya, kedua tokoh tersebut bakal menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara apabila terpilih sebagai pemimpin nasional.

"Kenapa saya mengusulkan nama Koalisi PBNU, karena pasangan Anies-Gus Imin keduanya adalah sosok pemimpin yang selama ini punya komitmen yang kuat terhadap PBNU, komitmen terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara," tuturnya.

Selain itu, lanjut Lukmanul, kedua figur tersebut merupakan tokoh pluralisme di Indonesia yang memiliki komitmen terhadap kebinekaan, pluralisme, dan NKRI.

"Komitmen terhadap kebinekaan dan pluralisme, komitmen terhadap NKRI sebagai negara kesatuan yang tidak tergantikan oleh apa pun, baik yang mewacanakan khilafah maupun negara federal, juga komitmen terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi," ucapnya.

Baca Juga:

PKB Sebut Cak Imin Batal Buka MTQ di Tanah Laut akibat Intimidasi

Dia menilai, nama Koalisi PBNU juga akan menepis stigma Anies yang dilabeli sebagai sosok pro khilafah.

"Nah jika disetujui nama koalisi Anies-Gus Imin nantinya Koalisi PBNU, tentu ini jawaban bagi yang selama ini sangsi, apalagi belakangan muncul black campaign yang menyerang Mas Anies seolah pro khilafah," katanya.

Lukmanul mengharapkan nama tersebut dapat disetujui partai mitra koalisi, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Harapan saya tentu jika disetujui sekaligus agar masyarakat jangan gampang termakan provokasi dengan isu-isu yang tidak benar, Anies-Gus Imin tokoh nasional sekaligus pemimpin yang komitmen terhadap NKRI dan siap menjaga dan mengawal kepentingan nasional (national interest)," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PKB Ungkap Alasan Cak Imin Tidak Penuhi Panggilan KPK

#Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres 2014
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan