PKB Usul Duet Anies-Cak Imin Pakai Nama Koalisi PBNU

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 07 September 2023
PKB Usul Duet Anies-Cak Imin Pakai Nama Koalisi PBNU

Bakal capres Anies Baswedan dan bakal cawapres Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan usai deklarasi Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023). (ANTARA/Ananto Pradana)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah resmi menjalin koalisi dengan Partai NasDem. Kedua partai politik juga mendeklarasikan Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai pasangan bakal capres-cawapres 2024.

Atas kesepakatan politik yang telah terjalin, Ketua DPP PKB Lukmanul Khakim mengusulkan kedua partai politik memakai nama "Koalisi PBNU".

Dia menjelaskan, Koalisi PBNU merupakan akronim dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.

Baca Juga:

Legislator PKB Dorong Pemerintah Beri Insentif pada Petani yang Gagal Panen Akibat Kemarau

"Saya mengusulkan nama koalisi NasDem-PKB: Koalisi PBNU. Koalisi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945," kata Lukmanul kepada wartawan, Kamis (7/9)

Lukmanul menuturkan, Anies dan Cak Imin memiliki komitmen untuk berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Menurutnya, kedua tokoh tersebut bakal menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara apabila terpilih sebagai pemimpin nasional.

"Kenapa saya mengusulkan nama Koalisi PBNU, karena pasangan Anies-Gus Imin keduanya adalah sosok pemimpin yang selama ini punya komitmen yang kuat terhadap PBNU, komitmen terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara," tuturnya.

Selain itu, lanjut Lukmanul, kedua figur tersebut merupakan tokoh pluralisme di Indonesia yang memiliki komitmen terhadap kebinekaan, pluralisme, dan NKRI.

"Komitmen terhadap kebinekaan dan pluralisme, komitmen terhadap NKRI sebagai negara kesatuan yang tidak tergantikan oleh apa pun, baik yang mewacanakan khilafah maupun negara federal, juga komitmen terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi," ucapnya.

Baca Juga:

PKB Sebut Cak Imin Batal Buka MTQ di Tanah Laut akibat Intimidasi

Dia menilai, nama Koalisi PBNU juga akan menepis stigma Anies yang dilabeli sebagai sosok pro khilafah.

"Nah jika disetujui nama koalisi Anies-Gus Imin nantinya Koalisi PBNU, tentu ini jawaban bagi yang selama ini sangsi, apalagi belakangan muncul black campaign yang menyerang Mas Anies seolah pro khilafah," katanya.

Lukmanul mengharapkan nama tersebut dapat disetujui partai mitra koalisi, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Harapan saya tentu jika disetujui sekaligus agar masyarakat jangan gampang termakan provokasi dengan isu-isu yang tidak benar, Anies-Gus Imin tokoh nasional sekaligus pemimpin yang komitmen terhadap NKRI dan siap menjaga dan mengawal kepentingan nasional (national interest)," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PKB Ungkap Alasan Cak Imin Tidak Penuhi Panggilan KPK

#Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres 2014
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Indonesia
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Selain itu, pemisahan pemilu juga dinilai akan memperkuat otonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Indonesia
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
Pada Pemilu 2019, sedikitnya ada 12 dapil DPR RI yang jumlah suara terbuangnya bahkan melampaui jumlah suara yang terkonversi menjadi kursi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
Indonesia
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Selain membahas strategi politik juga dibahas kesiapan kader untuk kembali maju pada periode mendatang.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Indonesia
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
Adies berpendapat bahwa MK seharusnya berfungsi sebagai negative legislature
Angga Yudha Pratama - Kamis, 24 Juli 2025
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
Bagikan