Legislator PKB Dorong Pemerintah Beri Insentif pada Petani yang Gagal Panen Akibat Kemarau

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 07 September 2023
Legislator PKB Dorong Pemerintah Beri Insentif pada Petani yang Gagal Panen Akibat Kemarau

Daniel Johan. Foto: dpr.go.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan insentif khusus kepada para petani yang mengalami gagal panen akibat dampak kemarau panjang.


"Kerugian yang ditimbulkan akibat gagal panen cukup besar, sehingga petani kesulitan untuk menanami kembali lahan pertanian karena tidak ada modal," ujar Daniel Johan dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Rabu.

Baca Juga:

Musim Kemarau Bikin Penjualan Layangan Meningkat

Ia menuturkan bahwa ketahanan pangan di daerah perlu dijaga, termasuk dengan menjaga lahan pertanian supaya tetap ditanami oleh petani.

Selain insentif bagi petani, imbuhnya, pemerintah juga harus meningkatkan infrastruktur irigasi agar kelak petani bisa melewati musim kemarau panjang tanpa perlu khawatir kekurangan pasokan air untuk lahan-lahan pertanian mereka.

"Krisis ini adalah peringatan bahwa masalah kekeringan adalah ancaman nyata yang harus dihadapi oleh banyak wilayah di Indonesia. Pemerintah dituntut menyiapkan strategi antisipasi dan solusi, terutama bagi para petani," kata Daniel.

Baca Juga:

BMKG Nyatakan Musim Kemarau di Indonesia Tak Akan Separah Korea Selatan

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak fenomena iklim El Nino yang memicu cuaca panas ekstrem di Indonesia terjadi pada Agustus-Oktober 2023 dan berlanjut hingga awal 2024.

Sejumlah daerah yang terdampak cukup parah mulai dari Sumatra bagian tengah hingga Selatan, Riau bagian Selatan, Jambi, Lampung, Banten, hingga Jawa Timur, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lebih lanjut Daniel berharap pemerintah dapat menyediakan cadangan beras yang cukup dan mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Insentif dan program bantuan bagi petani untuk mendukung kemajuan produksi pertanian kita harus jadi prioritas. Kita harus bisa mewujudkan berdikari dalam hal ketahanan pangan," pungkasnya. (*)

Baca Juga:

BMKG Prakirakan Musim Hujan Terjadi pada November Usai Kemarau

#Petani #DPR #Insentif Nakes #PKB #Kemarau
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Berita Foto
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Eks Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putanto mengikuti RDP dengan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Didik Setiawan - Senin, 28 September 2026
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Indonesia
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Pembahasan mencakup sejumlah isu ketenagakerjaan, antara lain hubungan kerja, pengupahan, pelindungan pekerja perempuan, dan pemagangan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Indonesia
Pemerintah Tetap Ingin Berikan Insentif Pembelian Motor Listrik
Pemerintah berencana menerapkan skema insentif pembelian motor listrik sebesar Rp 3 juta per unit dengan anggaran sekitar Rp 3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Pemerintah Tetap Ingin Berikan Insentif Pembelian Motor Listrik
Indonesia
Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Agar RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disempurnakan nomenklatur menjadi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
 Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Kecelakaan yang menimpa kapal dengan ratusan penumpang tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Berita Foto
Kemarau Panjang, Danau Cinere Berubah Menjadi Hamparan Tanah Kering
Anak-anak berjalan di antara tanah yang retak akibat mengeringnya Danau Cinere di Depok, Jawa Barat, Selasa (23/9/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 23 September 2026
Kemarau Panjang, Danau Cinere Berubah Menjadi Hamparan Tanah Kering
Indonesia
Beberapa Sektor Yang Terdampak Kemarau Panjang, Perlu Mitigasi dan Diperhatikan
Data analisis BMKG menunjukan sebanayk 25 wilayah akan mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) lebih dari 60 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Beberapa Sektor Yang Terdampak Kemarau Panjang, Perlu Mitigasi dan Diperhatikan
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid (kiri) menyerahkan laporan tanggapan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 22 September 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria Diputuskan Di Bawa ke Rapat Paripurna DPR, Terdiri 14 Memuat 53 Pasal
RUU mengamanatkan pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
RUU Pengaturan Reforma Agraria Diputuskan Di Bawa ke Rapat Paripurna DPR, Terdiri  14 Memuat 53 Pasal
Bagikan