PKB Terganjal PKPU untuk Dorong Kadernya Maju di Pilkada Jabar


Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat memberikan keterangan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (21/7/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terganjal Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk mendorong kadernya maju di Pilkada Jawa Barat (Jabar). Hal ini seperti disampaikan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid.
Adapun peraturan tersebut yakni PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
"Masalahnya, ini sekarang kader yang terpilih menjadi anggota DPR RI itu harus mundur, maka saya berharap kepada KPU tolonglah diubah PKPU-nya. Itu mundur pada periode yang mana? Kalau mundur pada periode 2019-2024, oke mundur," kata Jazilul Fawaid di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (22/7), dikutip dari Antara.
PKB bisa mempersiapkan kadernya jika PKPU tersebut tidak mengatur calon anggota legislatif (caleg) terpilih untuk mundur.
Baca juga:
"Kalau itu tidak (ada, red.), ada Huda (Syaiful Huda), ada Cucun (Cucun Ahmad Syamsurijal), banyak di Jawa Barat yang mungkin bisa running dalam satu bulan. Saya yakin elektoral-nya akan mengejar dengan yang lain," ujarnya.
Jazilul Fawaid juga menanggapi munculnya nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, dan Putra Presiden Ke-3 RI B. J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, dalam bursa Pilkada Jabar.
"Kelihatannya ini (Sandiaga) prospek-nya kurang bagus," ucapnya.
"Dari pengamatan dan survei juga tidak, lambat sekali kenaikannya (Ilham Habibie)," kata dia melanjutkan. (*)
Bagikan
Frengky Aruan
Berita Terkait
Dinilai Menguntungkan dari Sisi Bisnis, Legislator PKB Usulkan KAI Sediakan Gerbong Khusus Merokok

RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat

Prabowo Sentil Pemain Ekonomi Cari Keuntungan Tanpa Peduli Rakyat, PKB: Penerapan Pasal 33 Harus Tegas dan Konsisten

Fraksi PKB Desak Pemerintah Sempurnakan Regulasi dan Pedoman Pelaporan Kinerja

Wakil Ketua Komisi X DPR Dukung Penuh Transformasi Pesantren

Legislator PKB Desak KemenHAM Serius Tindaklanjuti 7 Tuntutan Warga Papua

Hakim Terjerat Kasus Suap, PKB: Menampar Wajah Pengadilan

Isi MinyaKita Tak Sesuai Takaran, Legislator PKB Sebut sebagai Penipuan dan Pelanggaran Serius

Cak Imin Ungkap Prabowo Tawarkan Koalisi Permanen hingga Pilpres 2029

Dedi Mulyadi Ingin Efisiensi Anggaran Pemerintah Jabar demi Kepentingan Publik
