PKB Minta Pemerintah dan DPR Berkonsultasi Soal Pilkada

MerahPutih Politik - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menyarankan agar Pemerintah dan DPR RI segera mengadakan pertemuan untuk membahas usulan KPU dan Mendagri tentang diundurnya pelaksanaan Pilkada serentak 2015.

Ketua Fraksi PKB, Helmy Faisal, mengatakan pertemuan antara pemerintah dan DPR RI untuk membahas pengunduran Pilkada serentak atau tetap dilaksanakan sangat lah penting untuk mencari jalan keluarnya.

"Segera konsultasi antara Pemerintah dan DPR nanti untuk mencari jalan tengah," kata Helmy di Jakarta, Jumat (26/12).

Helmy mengatakan, jangan sampai pelaksanaan pesta demokrasi tersebut akhirnya malah melanggar peraturan perundang-undangan dan menghilangkan esensi sebenarnya dari demokrasi. Apalagi pelaksanaan Pilkada serentak 2015 tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama.

"Jadi jangan melanggar peraturan yang sudah dsepakati," ucap helmy seraya mengatakan bahwa partainya masih belum bisa berkomentar atas diundurnya usulan Pilkda serentak 2015. "Saya belum bisa berkomentar karena saya harus melihat (situasi) di lapangan dulu,"

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo dan KPU setuju Pilkada serentak diundur hingga tahun 2016. Pemunduran tersebut dinilai lebih tepat untuk mencapai tujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 mengenai penyelenggaraan pilkada yang serentak, efektif, dan efisien. (MP/HUR)