PKB Cari Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Harus Penuhi 3 Kriteria Ini

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 02 Mei 2024
PKB Cari Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Harus Penuhi 3 Kriteria Ini

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pilkada 2024 akan digelar hampir di seluruh Indonesia tanggal 27 November 2024 di wilayah provinsi dan atau kabupaten/kota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Partai politik pun sudah mencari sosok yang bakal diadu dalam gelaran lima tahunan tersebut. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jadi salah satunya.

Baca juga:

Gabung Pemerintahan, NasDem-PKB Disebut bakal Dapat Jatah Menteri dari Prabowo-Gibran

PKB mengungkap beberapa kriteria utama calon kepala daerah yang bakal diusung pada Pilkada Serentak 2024 mendatang.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, setidaknya ada tiga syarat harus dipenuhi oleh calon kepala daerah jika ingin mendapat dukungan dari partainya. Tiga kriteria, yakni elektabilitas, kapasitas dan visi.

“Kader pun kalau tidak masuk tiga kriteria itu akan dicoret," kata Muhaimin kepada wartawan dikutip di Jakarta, Kamis (2/5).

Baca juga:

PPP-PKB Sore Ini Gelar Pertemuan, Bahas Apa?

Selain tiga kriteria tersebut, PKB bakal mendengarkan komitmen terhadap strategi pembangunan daerah. Khususnya seluruh pilihannya kepada kepentingan rakyat di daerah.

"PKB ingin para calon kepala daerah ini betul-betul siap menjadi pimpinan otonom daerah," ungkap Muhaimin.

Baca juga:

Pengamat Sebut Sikap PKB dan NasDem Pragmatis

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menegaskan, jika redistribusi kekuasaan melalui otonomi daerah itu berjalan kembali secara maksimal, para kepala daerah yang terpilih ini sudah siap.

“Jadi, mimpi PKB adalah keseimbangan, tidak semuanya menjadi sentralisasi," ujar Cak Imin. (Knu)

#PKB #Pilkada 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Fraksi PKB mengapresiasi kenaikan tunjangan hakim melalui PP Nomor 42 Tahun 2025. Hakim diminta meningkatkan integritas dan memberantas mafia peradilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Saat Retret Kabinet, Prabowo Berkelakar PKB dan Cak Imin Harus Diawasi
PKB sebelumnya sempat berkompetisi dengan Prabowo pada Pilpres 2024. Saat itu, pasangan Anies Baswedan–Cak Imin diusung PKB, PKS, dan NasDem.
Wisnu Cipto - Selasa, 06 Januari 2026
Saat Retret Kabinet, Prabowo Berkelakar PKB dan Cak Imin Harus Diawasi
Indonesia
Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, PKB Harap Bisa Hasilkan Kebijakan yang Bikin Rakyat Sejahtera
PKB berharap retret kedua Kabinet Merah Putih bisa menghasilkan kebijakan yang menyejahterakan rakyat.
Soffi Amira - Selasa, 06 Januari 2026
Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, PKB Harap Bisa Hasilkan Kebijakan yang Bikin Rakyat Sejahtera
Indonesia
Uji Kelayakan Calon Ketua DPW PKB, Gus Halim Tegaskan Pemimpin Wajib Tahu Diri
Asesmen dilakukan lembaga profesional yang secara khusus bakal menguji mereka selama dua hari, 22-23 Desember 2025.
Dwi Astarini - Senin, 22 Desember 2025
Uji Kelayakan Calon Ketua DPW PKB, Gus Halim Tegaskan Pemimpin Wajib Tahu Diri
Indonesia
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi usulan Partai Golkar soal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Indonesia
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Tidak akuntabel dan tidak transparannya laporan keuangan partai politik turut memperbesar risiko masuknya aliran dana tidak sah ke dalam sistem kepartaian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Indonesia
DKP-DKW Panji Bangsa Resmi Dilantik, Cak Imin Tekankan Keberanian dan Loyalitas
PKB dengan seluruh badan otonomnya harus menjadi kekuatan mandiri, berdiri di atas kaki sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
DKP-DKW Panji Bangsa Resmi Dilantik, Cak Imin Tekankan Keberanian dan Loyalitas
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
PKB Dukung Langkah Prabowo Perkuat Ekosistem Koperasi, Bentuk Nyata Wujudkan Pasal 33
Koperasi harus kembali kepada khitahnya yakni menjadi sokoguru perekonomian Indonesia. ?
Dwi Astarini - Rabu, 19 November 2025
PKB Dukung Langkah Prabowo Perkuat Ekosistem Koperasi, Bentuk Nyata Wujudkan Pasal 33
Bagikan