Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menegaskan bahwa kemandirian energi nasional merupakan keharusan strategis di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu. Hal ini merespons posisi Indonesia yang masih rentan karena bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapoksi Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Ratna Juwita, dalam diskusi publik bertajuk “Krisis Energi Global, Momentum Wujudkan Ketahanan Energi Nasional” di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/4).
Diskusi tersebut turut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM Laode Sulaeman, Anggota Dewan Energi Nasional M. Khalid Syeirazi, Director Corporate Marketing Pertamina Patra Niaga Alimuddin Wongso, serta Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Febby Timuwa.
Baca juga:
Prabowo: Indonesia Siap Hadapi Krisis Energi Global, Subsidi Tetap untuk 80 Persen Rakyat
Dalam paparannya, Ratna mengungkapkan bahwa kebutuhan energi nasional saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi (lifting) minyak domestik hanya sekitar 605 ribu barel per hari. Selisih hampir 1 juta barel yang harus dipenuhi melalui impor dinilai menjadi ancaman serius bagi stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat, terutama saat harga minyak dunia bergejolak.
“Konflik terjadi di luar negeri, tetapi kita ikut menanggung dampaknya melalui tekanan nilai tukar dan beban APBN. Ini menunjukkan betapa rentannya posisi kita jika belum mandiri secara energi. Kondisi krisis ini harus menjadi momentum emas untuk melompat lebih tinggi menuju kedaulatan energi,” ujar Ratna.
Untuk memperkuat fondasi energi nasional, Fraksi PKB mendorong pemerintah segera membangun cadangan energi strategis nasional (strategic petroleum reserve). Selama ini, Indonesia dinilai hanya memiliki cadangan operasional milik Pertamina tanpa buffer energi milik negara yang kuat untuk menghadapi gangguan distribusi global.
Baca juga:
Presiden Prabowo Konsultasi Geopolitik ke Putin, Juga Tingkatkan Kerja Sama Energi
Bahlil Ikut Kunjungan Prabowo ke Rusia, Dorong Ketahanan Energi Nasional
Selain itu, Ratna juga mendesak penguatan riset dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dengan melibatkan akademisi dan lembaga penelitian secara masif. Menurutnya, transisi energi harus berbasis komunitas dengan mendorong sekitar 80 ribu desa di Indonesia menjadi pusat kemandirian energi lokal.
“Kita harus mendorong paradigma desentralisasi energi. Jika desa mandiri energi melalui sumber daya lokal, maka Indonesia akan berdaulat. Transisi energi bukan sekadar berpindah dari fosil ke listrik, tetapi proses distribusi kedaulatan energi kepada rakyat,” tegas legislator asal Jawa Timur tersebut.
Di sisi lain, Fraksi PKB mengingatkan agar kebijakan distribusi BBM bersubsidi dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Pengawasan juga perlu diperketat agar subsidi tidak bocor ke sektor industri besar atau pertambangan.
Efisiensi subsidi energi, lanjut Ratna, dapat dialokasikan kembali untuk investasi infrastruktur hijau dan penciptaan lapangan kerja baru atau green jobs.
“Politik energi kita harus fundamental dan berpihak pada rakyat. Kita ingin sistem energi Indonesia menjadi lebih mandiri, adil, dan berkelanjutan sebagai fondasi masa depan generasi mendatang,” pungkasnya. (Pon)
